PKS: Jadi Gubernur Jakarta, Anies Utang kepada Warga, Bukan Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru bicara (jubir) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyebut Anies Baswedan tak memiliki utang kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengusungnya menjadi gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 lalu. 

Ia mengatakan setelah terpilih menjadi gubernur, Anies memiliki tugas untuk melayanai warganya, bukan pengusungnya.

"Memang benar Mas Anies berutang jasa politik, tetapi bukan kepada Pak Prabowo tetapi kepada warga Jakarta yang dengan tulus memilihnya," kata Kholid kepada wartawan, Jumat (15/12/2023).

Baca Juga: Nusron Wahid Sesalkan Pernyataan Anies yang Sebut Prabowo Tak Tahan Jadi Oposisi

Kholid pun mengingatkan pihak Prabowo bahwa pencalonan Anies pada pilkada bukan semata-mata karena peran Prabowo dan Partai Gerindra, tetapi juga ada peran PKS yang sangat besar. 

"Pencalonan Mas Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta itu oleh dua partai: PKS dan Gerindra. Dan bagi PKS, ketika Mas Anies terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta maka beliau adalah milik seluruh warga Jakarta, bukan milik PKS atau Gerindra," ujarnya.

Kholid juga meminta pihak Prabowo mengingat kembali peristiwa pencalonan Anies sebagai gubernur DKI Jakarta saat itu. 

"Kita harus ingat ya, saat itu Gerindra yang mengusung Bang Sandiaga Uno yang merupakan kader dari Gerindra sedangkan PKS mengusung Mardani Ali Sera sebagai pendamping Bang Sandi." 

"Karena situasi politik yang sangat dinamis, PKS berbesar hati menyerahkan hak pengusungan Mardani tersebut ke Mas Anies. Takdirnya, terpilihlah pasangan Anies-Sandi," ujarnya.

Kholid menyayangkan sikap Prabowo yang terkesan menyerang pribadi Anies dalam debat capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (12/12/2023) malam lalu.

"Tampaknya Pak Prabowo belum move on. Bukannya adu gagasan untuk ke depan, justru menyerang personal dengan mengungkit-ungkit masa lalu. Ini tidak baik dan tidak dewasa," katanya.

Sebelumnya, Prabowo menyebut Anies, capres nomor urut 1, tidak akan menjadi gubernur DKI Jakarta jika demokrasi di Indonesia tidak berjalan dan dirinya tidak mengusungnya.

Pernyataan Prabowo tersebut merupakan tanggapan terhadap pernyataan Anies yang menyebut publik tidak percaya pada proses demokrasi di Indonesia saat ini.

Ketika berbicara mengenai demokrasi, menurut Anies, minimal ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kebebasan berbicara, adanya oposisi yang bebas mengkritik pemerintah, dan pemilu yang netral, transparan, jujur serta adil. 

Menurut Prabowo, pernyataan Anies yang menyebut publik tidak percaya proses demokrasi saat ini adalah sesuatu yang berlebihan.

“Mas Anies, Mas Anies, saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan,” kata Prabowo.

“Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu. Mas Anies dipilih jadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa.”

Prabowo kemudian mengungkit dirinyalah yang mengusung Anies untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Baca Juga: Butuh Lebih Detail dari Anies, Prabowo, Ganjar Soal Cara Tekan Korupsi Agar Ekonomi Naik

“Saya yang mengusung Bapak,” tegasnya. 

“Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih,” beber Prabowo.