Ade Armando Dilaporkan ke Polisi, Ditreskrimsus Polda DIY Mulai Penyelidikan

Baca Juga: Ade Armando Siap Hadapi Proses Hukum Usai Dilaporkan ke Polisi Soal Pernyataan Politik Dinasti DIY

Caleg dari PSI ini menjelaskan pernyataannya soal politik dinasti di Yogyakarta tidak bermaksud untuk menyebarkan ujaran kebencian, apalagi secara sengaja menyebarka berita bohong dan menyesatkan sebagaimana diatur dalam UU ITE. 

Sebelumnya, Ade juga telah membuat video permintaan maaf yang diunggah melalui akun pribadinya, @adearmando61. Ia menegaskan bahwa komentarnya tentang politik dinasti di DIY adalah pandangan pribadi, bukan mewakili partai.

"Saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," ujarnya di media sosial, Senin (4/12/2023).

Di sisi lain, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X pun menanggapi komentar Ade dengan menegaskan bahwa keistimewaan DIY diakui undang-undang berdasarkan sejarah.

"Keistimewaan DIY telah diakui oleh undang-undang berdasarkan asal-usul dan sejarah," kata Sultan HB X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (4/12/2023).

Baca Juga: Tanggapan Kaesang saat Ditanya Komentar Ade Armando soal Politik Dinasti di Yogyakarta

Sri Sultan, negara juga telah melindungi keistimewaan DIY melalui UU Nomor 13 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Gubernur DIY harus dijabat oleh Sultan Keraton Yogyakarta, dan Wakil Gubernur DIY adalah Adipati Pura Pakualam.

"Pemerintah Indonesia itu menghargai asal usul tradisi di DIY, sehingga bunyi Undang-Undang Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur Sultan dan Wakil Gubernur Pakualam, ya melaksanakan itu aja," ujarnya.

Terkait anggapan politik dinasti yang dilontarkan oleh Ade Armando, Sri Sultan mempersilakan masyarakat untuk menilai.

Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu pun mengingatkan, pandangan Ade Armando hendaknya melihat sejarah panjang DIY hingga mendapatkan predikat "Daerah Istimewa".