Gibran Enggan Tanggapi Kritik Anies Soal IKN Timbulkan Ketimpangan Baru: Semua Masukan Diterima

SURAKARTA, KOMPAS.TV - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi kritik calon presiden (Capres) Anies Baswedan tentang Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anies menyebut proyek pembangunan IKN justru akan menimbulkan ketimpangan baru, yang dia sampaikan  saat mengikuti acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Rabu (22/11/2023).

"Enggak usah ditanggapi," jawab Gibran singkat, saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (23/11/2023).

Gibran hanya mengatakan bahwa semua masukan terkait pembangunan IKN akan diterima oleh pihaknya.

"Monggo (silakan) semua masukan kami terima," kata putra sulung Presiden Joko Widodo itu.

Ia lantas mengatakan dirinya sedang terburu-buru, sehingga tak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan.

"Bentar ya, aku kesusu (buru-buru). Nanti-nanti lagi," kata lelaki yang kini menjabat sebagai Wali Kota Surakarta itu.

Baca Juga: Anies Sebut Cak Imin Bukan Cawapres Instan: Punya Rekam Jejak Pengabdian yang Panjang

Sebelumnya, Gibran dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berkomitmen untuk melanjutkan tahapan pembangunan IKN.

Komitmen tersebut tertuang di dalam dokumen visi misi pasangan calon (paslon) yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu. Di dalam visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", terdapat 8 Misi Asta Cita, 8 Program Hasil Terbaik Cepat, dan 17 Program Prioritas.

Komitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN menjadi satu dari 17 program prioritas yang diusung pasangan Prabowo-Gibran.

Di sisi lain, Anies Baswedan mengatakan bahwa IKN bukan solusi pemerataan pembangunan.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," kata Anies, Selasa (22/11/2023).

"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," jelasnya. 

Baca Juga: Anies Baswedan Soal Tekanan Menangkan Pilpres: Masih Lebih Berat Tekanan Ibu Rumah Tangga Indonesia

Menurut Anies, proyek IKN banyak membuka lahan hutan belantara di Kalimantan Utara sehingga akan menghasilkan ketimpangan dengan daerah sekitar pembangunan. 

Oleh karena itu, menurut dia, alasan pemerintah untuk pemerataan dinilai berbanding terbalik dengan tindakan pembangunan IKN. 

 

"Jadi antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," ucap Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 itu. 

Anies menilai, apabila pemerintah serius menginginkan adanya pemerataan, maka kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah. Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar. 

"Tapi menurut kami langkahnya bukan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di Indonesia," tegasnya, dilansir dari Kompas.com.