Di UMS Anies Bahas Kesetaraan dan Kebebasan Berpendapat, Tak Mau Indonesia Disebut Wakanda-Konoha

SURAKARTA, KOMPAS.TV - Pasangan capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat kesempatan untuk memaparkan visi, misi dan program di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). 

Dalam pemaparannya, Anies menekankan beberapa hal soal sila ke-5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Anies, sila ke-5 Pancasila tersebut sebagai penutup sekaligus menjadi tujuan mengapa Indonesia harus merdeka. 

"Jadi republik ini didirikan pada ujungnya untuk sebuah tujuan, yaitu kalimat terakhir dalam Pembukaan UUD 1945. Itu kalimat penutup di dalam Pembukaan (UUD 1945) dan itu intisari mengapa kita merdeka," ujar Anies dalam pemaparannya, Rabu (22/11/2023).

Anies menjelaskan, kalimat penutup UUD 1945 tersebut menjadi sebuah gagasan dalam visi misi dan program yang akan dijalankan Anies bersama Muhaimin pada 2024-2029. 

Baca Juga: Kala Anies Baswedan Bandingkan Visi-Misi Dirinya dengan Paslon Pilpres 2024 Lain

Anies menyatakan, narasi perubahan yang diusungnya bukan sekadar mengubah, tetapi ingin membawa Indonesia yang lebih adil, setara dan Indonesia yang memberikan kesempatan setara bagi semua. 

"Prinsip keadilan adalah prinsip utama yang hendak kami bawa, ini yang kemudian akan diterjemahkan menjadi berbgai macam kebijakan," ujar Anies. 

Anies menjelaskan mengapa pihaknya lebih menekankan perubahan dan prinsip keadilan, karena hal tersebut sudah dicita-citakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. 

Menurutnya, untuk menuju Indonesia 2045, Indonesia harus memiliki satu kemakmuran, dan hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa ini. 

"Bagaimana seluruh negara ini memiliki kesetaraan kemakmuran, kesetaraan kesempatan karena bila terjadi ketimpangan terus-menerus, maka risikonya, menjaga persatuan akan sulit sekali," ujar Anies. 

Baca Juga: Jawaban Anies Ditanya soal Proyek Pembangunan IKN, Sebut Timbulkan Ketimpangan Baru?

Anies juga menjelaskan, saat ini ketimpangan menjadi potret yang terjadi di Tanah Air, dan ketimpangan menjadi tanda adanya ketidakadilan. 

Potret ketimpangan yang terjadi yakni mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatra dan Jawa pada 2013 sebesar 69,83 pesen.

Di tahun yang sama, IPM di pulau Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua sebesar 64,81 persen. 

Seiring waktu, IPM 2022 di Sumatra dan Jawa mendapat kenaikan, yakni 74,19 persen. Namun kenaikan yang signifikan tidak terjadi di pulau lain di luar Jawa dan Sumatra. Kenaikan IPM-nya yakni 69,74 persen. 

"Mereka tertinggal 10 tahun dari Jawa dan Sumatra, selisihnya 10 tahun. Ini yang jadi perhatian bagi kami," ujar Anies. 

Baca Juga: [FULL] Pidato Anies Baswedan Hadiri Dialog Terbuka di Universitas Muhammadiyah Surakarta

Lebih lanjut, Anies menyoroti soal kebebasan dan demokrasi yang mengalami penurunan. Data dari indeks demokrasi Indonesia yang dikaji oleh The Economist Demcracy Index mencatat skor di tahun 2015 mencapai 7,03, kemudian turun menjadi 6,71 di tahun 2022. 

Sedangkan indeks kebebasan pers yang diambil dari data Reporters Without Borders, World Press Freedom Index, dari 59,25 poin di tahun 2015 menjadi 54,83 poin di tahun 2022.

Menurutnya, kritik kepada pemerintah dibutuhkan, karena kritik dapat memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik. Jika kritik mati atau dimatikan, maka kebijakan mengalami penurunan.

"Kami memandang kebebasan salah satu yang penting untuk dikembalikan, bahkan kebebasan secara umum. Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda dan Konoha karena kita tidak berani menyebut Indonesia karena ada Undang-Undang ITE," ujar Anies.