Di UMS Anies Bahas Kesetaraan dan Kebebasan Berpendapat, Tak Mau Indonesia Disebut Wakanda-Konoha

Baca Juga: Jawaban Anies Ditanya soal Proyek Pembangunan IKN, Sebut Timbulkan Ketimpangan Baru?

Anies juga menjelaskan, saat ini ketimpangan menjadi potret yang terjadi di Tanah Air, dan ketimpangan menjadi tanda adanya ketidakadilan. 

Potret ketimpangan yang terjadi yakni mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatra dan Jawa pada 2013 sebesar 69,83 pesen.

Di tahun yang sama, IPM di pulau Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua sebesar 64,81 persen. 

Seiring waktu, IPM 2022 di Sumatra dan Jawa mendapat kenaikan, yakni 74,19 persen. Namun kenaikan yang signifikan tidak terjadi di pulau lain di luar Jawa dan Sumatra. Kenaikan IPM-nya yakni 69,74 persen. 

"Mereka tertinggal 10 tahun dari Jawa dan Sumatra, selisihnya 10 tahun. Ini yang jadi perhatian bagi kami," ujar Anies. 

Baca Juga: [FULL] Pidato Anies Baswedan Hadiri Dialog Terbuka di Universitas Muhammadiyah Surakarta

Lebih lanjut, Anies menyoroti soal kebebasan dan demokrasi yang mengalami penurunan. Data dari indeks demokrasi Indonesia yang dikaji oleh The Economist Demcracy Index mencatat skor di tahun 2015 mencapai 7,03, kemudian turun menjadi 6,71 di tahun 2022. 

Sedangkan indeks kebebasan pers yang diambil dari data Reporters Without Borders, World Press Freedom Index, dari 59,25 poin di tahun 2015 menjadi 54,83 poin di tahun 2022.

Menurutnya, kritik kepada pemerintah dibutuhkan, karena kritik dapat memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik. Jika kritik mati atau dimatikan, maka kebijakan mengalami penurunan.

"Kami memandang kebebasan salah satu yang penting untuk dikembalikan, bahkan kebebasan secara umum. Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda dan Konoha karena kita tidak berani menyebut Indonesia karena ada Undang-Undang ITE," ujar Anies.