Koalisi Masyarakat Sipil Desak Bawaslu hingga Komnas HAM Proaktif Tindak Aparat yang Tidak Netral

JAKARTA, KOMPAS.TV - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) proaktif menindak aparat negara yang ikut serta dalam proses tahapan hingga Pemilu 2024.

Hal ini lantaran dalam beberapa hari terakhir banyak peristiwa dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam kontestasi Pemilu 2024. 

Semisal pencopotan spanduk lawan politik pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Bali, hingga pemasangan baliho Prabowo-Gibran Jawa Tengah yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian. 

"Kami memandang kondisi ini membuat demokrasi dan Pemilu menjadi tidak murni dan tidak sehat karena kekuasaan menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk memenangkan kandidat mereka, Prabowo-Gibran," ujar Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/11/2023).

Julius menambahkan, pemasangan baliho yang diduga dilakukan kepolisian jelas mencederai sikap netral aparat dan merupakan bentuk kecurangan Pemilu.

Baca Juga: Sekjen PDIP Hasto Tanggapi Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali, Singgung Politik Diskriminasi

Menurutnya, dugaan pemasangan baliho oleh polisi semakin menunjukkan Presiden Joko Widodo terus menggunakan semua kekuataan untuk memenangkan sang anak, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilu 2024. 

Sebelumnya, baliho dari lawan politik Prabowo-Gibran justru diturunkan aparat keamanan di beberapa tempat seperti di Bali dan lainnya. 

Julius menilai Pemilu sebagai sarana kompetisi yang sehat dan membahagiakan telah tercederai dan malah menjadi ajang pesta demokrasi lima tahunan yang menakutkan dan menyeramkan.

Hal tersebut dikarenakan kekuasaan menggunakan semua kewenangannya untuk memastikan kemenangan, bahkan sebelum Pemilu dimulai.

"Kami mendesak aparat pertahanan dan keamanan wajib bersikap netral dan menjaga konstitusi. Bukan sebaliknya malah berpihak, apalagi diperalat mendukung kandidat tertentu yang justru akan mencederai Pemilu dan konstitusi," ujar Julius. 

Baca Juga: Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Menggambarkan Hubungan Jokowi dan PDIP Renggang?

Lebih lanjut, ia menyebut, sikap ini bisa dicegah jika Bawaslu, Kompolnas, dan Komnas HAM proaktif menindak aparat negara dalam proses tahapan hingga Pemilu 2024.

Pihaknya juga meminta Bawaslu, Kompolnas, dan Komnas HAM menyelidiki dugaan kuat pemasangan baliho Gibran oleh polisi di Jawa Timur, karena sudah melanggar undang-undang dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih dan alasan apa pun. 

Julius juga mengajak masyarakat untuk melawan bentuk kecurangan dalam Pemilu dan terus menjaga serta merawat demokrasi yang semakin hari semakin mengalami kemunduran.

"Dugaan keterlibatan polisi dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran adalah bentuk kecurangan Pemilu dan harus ditindak tegas," ujar Julius. 

Adapun anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis terdiri dari sejumlah elemen organisasi masyarakat, yakni PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute.

Baca Juga: Hasto PDIP Singgung Kecurangan: Siapa Berproses Politik dengan Menanam Angin, akan Menuai Badai

Lalu, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), KontraS, YLBHI, Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Yayasan Inklusif, dan Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Aliansi Masyrakat Adat Nusantara (AMAN), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Aceh, Eco Bhinneka Muhammadiyah, FSBPI.