Koalisi Masyarakat Sipil Desak Bawaslu hingga Komnas HAM Proaktif Tindak Aparat yang Tidak Netral

"Kami mendesak aparat pertahanan dan keamanan wajib bersikap netral dan menjaga konstitusi. Bukan sebaliknya malah berpihak, apalagi diperalat mendukung kandidat tertentu yang justru akan mencederai Pemilu dan konstitusi," ujar Julius. 

Baca Juga: Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Menggambarkan Hubungan Jokowi dan PDIP Renggang?

Lebih lanjut, ia menyebut, sikap ini bisa dicegah jika Bawaslu, Kompolnas, dan Komnas HAM proaktif menindak aparat negara dalam proses tahapan hingga Pemilu 2024.

Pihaknya juga meminta Bawaslu, Kompolnas, dan Komnas HAM menyelidiki dugaan kuat pemasangan baliho Gibran oleh polisi di Jawa Timur, karena sudah melanggar undang-undang dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih dan alasan apa pun. 

Julius juga mengajak masyarakat untuk melawan bentuk kecurangan dalam Pemilu dan terus menjaga serta merawat demokrasi yang semakin hari semakin mengalami kemunduran.

"Dugaan keterlibatan polisi dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran adalah bentuk kecurangan Pemilu dan harus ditindak tegas," ujar Julius. 

Adapun anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis terdiri dari sejumlah elemen organisasi masyarakat, yakni PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute.

Baca Juga: Hasto PDIP Singgung Kecurangan: Siapa Berproses Politik dengan Menanam Angin, akan Menuai Badai

Lalu, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), KontraS, YLBHI, Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Yayasan Inklusif, dan Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Aliansi Masyrakat Adat Nusantara (AMAN), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Aceh, Eco Bhinneka Muhammadiyah, FSBPI.