Ganjar Pranowo Ngaku Gelisah dengan Pelanggaran Etik di MK, Sebut Demokrasi Mau Dihancurkan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengaku gelisah karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditengarai melalui proses pelanggaran etik berat tetap diloloskan.

Bacapres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengaku kegelisahannya itu muncul usai membaca putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) terkait pelanggaran etik hakim MK.

"Saya mencermati kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK," ucap Ganjar melalui video yang diunggah dari akun Twitter/X @ganjarpranowo pada Sabtu (11/11/2023).

"Dari situ saya semakin gelisah dan terusik. Mengapa sebuah keputusan dari sebuah proses dengan pelanggaran etik berat, dapat begitu saja lolos?" sambungnya.

Ia juga mempertanyakan mengapa putusan dari pihak yang terbukti melanggar etik masih akan dijadikan rujukan.

"Mengapa keputusan dengan masalah etik di mana etik menjadi landasan dari hukum masih dijadikan rujukan dalam kita bernegara?" tuturnya.

Ia juga menyebut rakyat sulit memahami hukum saat ini yang ia sebut "tampak menyilaukan".

"Mengapa hukum tampak begitu menyilaukan hingga menyakitkan mata, sehingga kita rakyat sulit sekali memahami cahayanya?" ujarnya.

Baca Juga: Ganjar Kritik Pemerintahan Jokowi, Pakar Politik: Sekarang Mereka Baru Ingin Mengambil Jarak

Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018 dan 2018-2023 itu bahkan menyebut ada pihak yang ingin menghancurkan demokrasi dan keadilan di Indonesia.

"Saya berbicara sebagai bagian dari warga, sebagai bagian dari rakyat yang ikut gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan," tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa putusan MKMK membuktikan bahwa MK sebagai lembaga konstitusi tertinggi RI masih menjunjung demokrasi.

"MKMK telah menyampaikan keputusannya, MKMK telah membuktikan bahwa lembaga tertinggi konstitusi republik ini masih menjunjung tinggi ruh demokrasi," jelasnya.

Ganjar berharap, masa depan Indonesia dapat dibangun berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa tanpa tendensi apa pun yang mencederai demokrasi dan keadilan.

Ia juga menyebut bahwa generasi yang ada saat ini memiliki tanggung jawab sejarah.

"Apakah kita akan mengorbankan sejarah panjang Indonesia ke depan? Jawaban saya tidak," ujarnya.

"Kita akan memastikan sejarah yang terang, memastikan demokrasi dan keadilan sampai selamanya," sambungnya.

Baca Juga: PDIP Sebut Jokowi Tak Ada Niat Urus Maritim, Klaim Ganjar-Mahfud akan Percepat Program yang Mandeg

Ganjar juga mengajak publik untuk tidak diam. "Diam bukan sebuah pilihan," tegasnya.

"Mimpi yang dimimpikan sendirian hanya akan menjadi mimpi, tapi mimpi yang diimpikan bersama adalah kenyataan," pungkasnya.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, MKMK menyatakan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi, yakni melanggar Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan dalam Sapta Karsa Hutama.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan amar putusan di gedung MK, Selasa (7/11/2023).

Pascaputusan MKMK tersebut, Anwar tidak lagi menjabat sebagai Ketua MK, sehingga jabatan tersebut diisi oleh Wakil Ketua MK yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan Ketua MK baru, terhitung 2x24 jam sejak putusan dibacakan.

Selain itu, Anwar tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.

Ipar Presiden Jokowi itu juga tidak diperbolehkan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan," terang Jimly.

Pencopotan Anwar Usman ini merupakan buntut dari putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menggugat batas usia capres dan cawapres yang diatur dalam pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Senin (16/10/2023).

MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang menyatakan 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Pasal tersebut melancarkan pencalonan Wali Kota Solo/Surakarta Gibran Rakabuming Raka, yang notabene keponakan Ketua MK Anwar Usman, sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto.