Ganjar Pranowo Ngaku Gelisah dengan Pelanggaran Etik di MK, Sebut Demokrasi Mau Dihancurkan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengaku gelisah karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditengarai melalui proses pelanggaran etik berat tetap diloloskan.

Bacapres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengaku kegelisahannya itu muncul usai membaca putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) terkait pelanggaran etik hakim MK.

"Saya mencermati kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK," ucap Ganjar melalui video yang diunggah dari akun Twitter/X @ganjarpranowo pada Sabtu (11/11/2023).

"Dari situ saya semakin gelisah dan terusik. Mengapa sebuah keputusan dari sebuah proses dengan pelanggaran etik berat, dapat begitu saja lolos?" sambungnya.

Ia juga mempertanyakan mengapa putusan dari pihak yang terbukti melanggar etik masih akan dijadikan rujukan.

"Mengapa keputusan dengan masalah etik di mana etik menjadi landasan dari hukum masih dijadikan rujukan dalam kita bernegara?" tuturnya.

Ia juga menyebut rakyat sulit memahami hukum saat ini yang ia sebut "tampak menyilaukan".

"Mengapa hukum tampak begitu menyilaukan hingga menyakitkan mata, sehingga kita rakyat sulit sekali memahami cahayanya?" ujarnya.

Baca Juga: Ganjar Kritik Pemerintahan Jokowi, Pakar Politik: Sekarang Mereka Baru Ingin Mengambil Jarak

Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018 dan 2018-2023 itu bahkan menyebut ada pihak yang ingin menghancurkan demokrasi dan keadilan di Indonesia.

"Saya berbicara sebagai bagian dari warga, sebagai bagian dari rakyat yang ikut gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan," tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa putusan MKMK membuktikan bahwa MK sebagai lembaga konstitusi tertinggi RI masih menjunjung demokrasi.

"MKMK telah menyampaikan keputusannya, MKMK telah membuktikan bahwa lembaga tertinggi konstitusi republik ini masih menjunjung tinggi ruh demokrasi," jelasnya.

Ganjar berharap, masa depan Indonesia dapat dibangun berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa tanpa tendensi apa pun yang mencederai demokrasi dan keadilan.