Pakar Psikologi Politik: Makan Siang Presiden Jokowi dan Bacapres Bisa Dilihat dari 2 Pengertian

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI), Profesor Hamdi Muluk menilai, agenda jamuan makan siang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tiga bakal calon presiden (bacapres) bisa dilihat dari dua pengertian.

Pertama, agenda tersebut sebagai bagian dari upaya Presiden Jokowi untuk mengelola impresi atau kesan baik di mata publik jelang pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024.

Pasalnya, ia menilai, kesan netralitas Jokowi di Pilpres 2024 di mata publik turun usai putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka resmi maju sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto.

"Akhir-akhir ini kesan terhadap Presiden itu kan ada kesan di publik bahwa dia akan diragukan netralitasnya, karena putra beliau itu, Gibran, itu maju (jadi bacawapres -red)," katanya di Kompas Malam, KompasTV, Senin (30/10/2023).

Baca Juga: Menu Makan Siang Presiden Jokowi dengan Anies, Ganjar, dan Prabowo: Ada Es Laksamana Mengamuk

Menurut Guru Besar UI itu, agenda makan siang bersama bacapres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto tersebut menunjukkan bahwa Presiden Jokowi netral.

"Merespons itu (anggapan tak netral -red) Pak Presiden memanggil 3 kontestan, semuanya dipanggil, tidak ada yang berpihak, dan diperlakukan sama, kira-kira begitu, dengan keakraban yang sama, jadi untuk menepis kesan bahwa beliau tidak netral," ujarnya.

Ia pun menyoroti pembahasan soal netralitas presiden di Pilpres 2024 yang sempat disebutkan oleh Anies dan Ganjar.

Menurut Profesor Hamdi, Jokowi telah memberikan jaminan agar dirinya netral di Pilpres 2024.

"Ada semacam assurance (jaminan) lah, dipastikan, kesannya kan jadi bagus sekarang, kesannya memang itu berhasil," ungkapnya.

Baca Juga: Wakil Presiden Maruf Amin Disebut Agendakan Jamuan Makan dengan Tiga Bakal Cawapres

Kedua, ia menilai, makan siang Presiden Jokowi dan tiga bacapres itu menunjukkan bahwa perbedaan pilihan dalam pemilu adalah hal biasa.

"Pesan kedua yang ingin disampaikan dari pertemuan ini adalah 'ya Pemilu itu walaupun sesungguhnya kontestasi yang keras dalam kampanye ada serang-menyerang itu kan hal yang biasa," tuturnya.

Ia lantas menggarisbawahi perbedaan kampanye negatif dengan kampanye hitam (black campaign). 

"Dalam kampanye ada serang-menyerang itu kan hal yang biasa, jadi kalau dalam kampanye ada negatif campaign, asal bukan black campaign, fitnah, sifatnya adu domba dan memecah belah kita," urainya.

Hamdi lantas mengingatkan masyarakat untuk menjaga demokrasi dengan mengawasi penguasa atau petinggi negara..

"Kalau tadi kita anggap sebagai janji atau komitmen dari presiden untuk menjaga netralitas, itu harus kita awasi," tegasnya.

Ia pun menyarankan masyarakat untuk tidak percaya buta dengan politisi maupun aparat pemerintahan.

"Kita tidak boleh, dalam demokrasi juga tidak ada semacam percaya buta, tugas kita adalah tetap mengawasi, menaruh harapan tapi juga tidak boleh, rasonable doubt, keraguan yang beralasan, bahwa suatu saat kalau tidak kita awasi, bisa saja hal-hal yang dikomitmenkan sebagai netral itu di lapangan tidak jalan," ungkapnya.

Sebagaimana telah diberitakan, Presiden Jokowi mengundang tiga bacapres, yakni Anies, Ganjar, dan Prabowo untuk makan siang di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Salah satu isi pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah soal netralitas presiden dan aparatur sipil negara.

Anies mengaku mengatakan harapan masyarakat agar Presiden netral dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

"Kami sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan orang-orang yang sayang kepada Pak Presiden, dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpes/Pemilu," kata Anies kepada wartawan, Senin (30/10). 

Anies menyebut, Presiden Jokowi mengaku akan mengumpulkan semua pejabat pemerintahan, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Indonesia (Polri) untuk menyerukan netralitas di Pilpres 2024.

"Tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat, gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI/Polisi dan semua aparat untuk netral," jelas Anies.

Senada, bacapres Ganjar Pranowo juga membenarkan adanya pembahasan soal netralitas jelang Pilpres 2024.

"Ya kita bicara soal netralitas tadi," jawab Ganjar kepada wartawan.

"Tugas kita, yok kita jaga bersama-sama Pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair (adil) dan kita bisa saling menjaga," kata Ganjar.

Ia pun menegaskan pentingnya netralitas dalam demokrasi, saat ditanya wartawan.

"Ya penting lah. Demokrasi kalau tidak ada netralitas jadi sangat parsial pasti menjadi berat sebelah," tegasnya.