Panglima TNI Bantah Kerahkan Pasukan ke Rempang: Tidak Ada Permintaan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana Yudo Margono membantah dirinya mengerahkan pasukan ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (19/9/2023).

"Tidak ada, di sini adanya pasukan yang diminta. Jadi tidak ada perintah untuk pengerahan pasukan," tegasnya di hadapan wartawan di Dermaga Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (19/9/2023).

Yudo menjelaskan, pasukan TNI yang ada di Pulau Rempang tersebut melakukan pengamanan atas permintaan pemerintah daerah.

"Kami mengamankan masyarakat atas permintaan. Kalau nggak ada permintaan, ya saya nggak akan datang ke situ," ujarnya.

Baca Juga: Menko Marves Luhut Kirim Tim untuk Sosialisasi Relokasi Masyarakat Rempang

"Ini kan atas permintaan, di pos-pos yang tanpa bersenjata, karena memang ada permintaan dari pemerintah daerah untuk itu," imbuhnya.

Ia pun meminta maaf atas pernyataan sebelumnya yang membuat masyarakat mengartikannya secara berbeda-beda.

"Ini saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf atas pernyataan saya kemarin yang mungkin masyarakat menilai seolah dipiting itu, saya nggak tahu karena itu bahasa saya, karena saya orang ndeso yang biasa melaksanakan, dulu sering piting-pitingan, saya pikir dipiting lebih aman," terangnya.

"Karena TNI tidak punya alat, sejak undang-undang TNI, TNI tidak dilibatkan untuk memakai alat seperti yang zaman dulu, tidak ada," sambungnya.

Baca Juga: Menteri Investasi Bahlil Sebut Warga Rempang Mau Digeser di Wilayah Lain: Hak Rakyat Kami Jaga

Ia menerangkan, pernyataan soal "dipiting" yang ia ucapkan sebelumnya hanya perumpamaan saat menjawab pertanyaannya dari Pangdam.

"Ya saya sampaikan umpama-umpama, tidak ada saya mengerahkan pasukan, karena tidak ada permintaan pengerahan pasukan sebanyak itu. Mungkin pengertian masyarakat lain-lain," jelasnya.

Ia lantas meminta maaf atas pernyataan sebelumnya yang menimbulkan kehebohan di masyarakat.

"Pada kesempatan ini saya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya," ujarnya.

Sebelumnya, Yudo mengatakan bahwa TNI merupakan back up atau cadangan bagi polisi yang melakukan pengamanan di Pulau Rempang. 

“TNI kan di BKO (bawah kendali operasi) Polri, kami berada di belakang,” kata Yudo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023). 

Sebagai informasi, kondisi sosial di Rempang memanas karena pemerintah meminta warga di 16 desa pada tiga pulau di Batam pindah untuk pembangunan Rempang Eco City. 

Warga menolak kehadiran aparat yang akan melakukan pematokan dan pengukuran lahan di Pulau Rempang yang dinilai akan menggusur permukiman mereka.

Area seluas 16.000 hektar itu akan dimanfaatkan pemerintah sebagai lokasi pabrik kaca dan panel surya.