PBNU soal Konflik Rempang: Masyarakat Jadi Nomor Satu, Tidak Boleh Dijadikan Korban

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) buka suara terkait konflik lahan di Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menekankan kesentosaan masyarakat harus menjadi faktor yang diutamakan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

"Apapun juga kesentosaan dari masyarakat itu jadi nomor satu," kata Yahya dalam konferensi pers, Jumat (15/9/2023).

Pihaknya pun menyadari bahwasanya investasi dibutuhkan negara, namun hal itu justru harus dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khusunya di lingkungan yang menjadi destinasi investasi itu sendiri.

Dengan kata lain, investasi tersebut harus dikembalikan ke tujuan asalnya, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat.

Sehingga jika ketika masyarakat dijadikan korban, maka tujuan dari investasi yang diagungkan pemerintah itu melenceng dari tujuannya.

"Resiko-resiko investasi itu hitungan kemudian, pertama-petama kesentosaan masyarakat harus dijaga.
Tidak boleh masyarakat jadi korban, karena itu berarti melenceng dari tujuan investasi itu sendiri," kata Yahya.

Yahya mengatakan pihaknya pun telah menyiapkan satu pernyataan tertulis atas konflik agraria antara warga di Rempang dan PSN Eco City tersebut.

Baca Juga: Kapolri Tambah 4 SSK ke Pulau Rempang, Langah Persuasif Tetap Jadi Utama