Waspada, Emak-Emak Jadi Sasaran Empuk Serangan Fajar Jelang Pemilu, Ini Sebabnya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan kampanye "hajar serangan fajar" di Pemilu 2024. Kampanye ini menjadi agenda KPK jelang pemilihan umum. 

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Dikmas) KPK Wawan Wardiana menjelaskan, dari kajian KPK tahun 2018 atau saat masa Pilkada serentak, 95 persen masyarakat menilai calon yang akan dipilih harus memiliki uang banyak.

Menurutnya, hal yang terjadi di masyarakat tersebut kurang sehat dalam menekan angka korupsi di Tanah Air. Namun, ada juga masyarakat memilih karena sudah mengenal pasangan calon pemimpinnya. 

Penelitian KPK ini seakan berkorelasi dengan penelitian yang dilakukan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) yang menyatakan serangan fajar di Pemilu diistilahkan 'sudah menjadi budaya'. 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di 2019 mengeluarkan hasil kajiannya, yakni 47,4 persen masyarakat membenarkan masih ada praktik politik uang di pemilu serentak di 2019. Kemudian 46,7 persen masyarakat menganggap politik uang wajar.

Baca Juga: Milenial Penyumbang DPT Tertinggi di Pemilu 2024, Seluruhnya Akan Sumbangkan Suara?

"Karena politik uang ini membuat politik jadi berbiaya tinggi. Bukan tidak boleh mengeluarkan uang, biaya politik pasti ada, tapi untuk hal yang sesuai kebutuhannya. Jika melihat kajian KPK tadi dan penelitian UGM, ternyata biaya politik digunakan ke hal lain," ujar Wawan dalam sambutannya di peluncuran kampanye di gedung KPK, Jumat (14/7/2023).

Lantas, kelompok mana saja yang menjadi sasaran empuk politik uang atau yang dikenal serangan fajar di Pemilu? 

Wawan menjelaskan, hasil kajian KPK bersama Deep Indonesia, dari sejumlah pemilih 2019 yang dijadikan responden, 72 persen menerima politik uang. 

Kemudian dibedah lagi, dari 72 persen tersebut, ternyata 82 persennya adalah perempuan berusia 35 tahun ke atas. Jika dikelompokkan berdasarkan umur yang terbesar yakni 36-50 tahun, jumlahnya mencapai 60 persen.

"Umur 36-50 (tahun) ini mungkin ibu-ibu atau emak-emak kali ya, dan kalau dilihat dari data ini, power of emak-emak itu emang kuat," ujar Wawan.

Baca Juga: MK Sebut Pemerintah Bisa Ajukan Pembubaran Parpol yang Biarkan Praktik Politik Uang agar Jera

Lebih lanjut Wawan menjelaskan, ada faktor-faktor yang menjadi alasan perempuan mendapat angka tertinggi menerima politik uang, sembako atau bentuk lain. 

Pertama, kebutuhan ekonomi, kedua, tekanan pihak lain. Tekanan pihak lain ini contohnya yang memberikan serangan fajar baik berupa uang, sembako dan sebagainya adalah orang dihormati, semisal ketua RT.

"Kan enggak enak sama ibu atau Pak RT atau orang-orang tertentu yang membagikan yang menurut dia orang-orang yang harus dihormati. Sehingga ada rasa ewuh pakewuh atau sungkan untuk tidak menerima," ujarnya.

Faktor ketiga yakni permisif dan risiko hukum yang diterima kecil atau bahkan tidak jelas karena dianggap biasa. Faktor terakhir adalah ketidaktahuan. 

Wawan juga membeberkan hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, yakni 75,49 persen orang menganggap politik uang tidak wajar. Angka ini turun dibanding 2021 yakni 77,25 persen. Artinya, di tahun lalu, orang yang menganggap politik uang itu wajar, bertambah.

Baca Juga: Waspada Modus Baru "Serangan Fajar" Pemilu, Salah Satunya Pengisian Token Listrik dengan E-Money

"Harapannya di 2023 ini orang yang menganggap politik uang tidak wajar kembali meningkat. Untuk itu, KPK berupaya memberikan edukasi berupa sosialisasi dan kampanye anti-politik uang. Ini tidak mungkin dilakukan KPK sendiri dan kami mengajak seluruh komponen masyarakat bersama-sama menggaungkan menolak politik uang, hajar serangan fajar," pungkas Wawan.