Disahkan di Tengah Banyak Protes, Jokowi Sebut UU Kesehatan Reformasi Layanan Kesehatan

"Dalam rangka memperkaya wawasan untuk penyusunan RUU Kesehatan, Panja sangat menyadari kalau penyusunan RUU ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan melibatkan masyarakat dalam keikutsertaan masyarakat," ujarnya. 

Ia menyebut, pihaknya telah menerima masukan dari seluruh pemangku kepentingan di dalam RUU Kesehatan ini.

Akhirnya pada 19 Juni melakukan rapat kerja dengan pemerintah untuk pengambilan keputusan. 

"Enam fraksi, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN dan PPP menyetujui. Satu fraksi, yaitu Nasdem menyetujui RUU Kesehatan dengan catatan. Ketiga, dua fraksi, yaitu PKS dan Demokrat menolak," ujarnya. 

Selanjutnya, Puan memberikan waktu kepada perwakilan fraksi Demokrat dan PKS untuk menjelaskan penolakan terhadap RUU Kesehatan.

Dari Demokrat diwakilkan oleh Dede Yusuf. Sementara yang membacakan catatan dari PKS adalah Netty Prasetiyani. 

Baca Juga: Ada Jaminan Perlindungan bagi Nakes, Mengapa RUU Kesehatan Ditolak? | ROSI

Setelah mendengarkan penjelasan dari perwakilan kedua fraksi itu, Puan pun menanyakan kepada seluruh peserta rapat untuk mengesahkan RUU Kesehatan tersebut. 

"Apakah RUU Kesehatan dapat disetujui menjadi undang-undang," tanya Puan. 

"Setuju," jawab peserta rapat. 

Sementara itu, massa berkumpul di luar Gedung DPR untuk berunjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan RUU Kesehatan menjadi undang-undang.

Baca Juga: Bantah RUU Kesehatan Hapus Perlindungan Hukum Dokter, Kemenkes: Justru Kita Tambah

Mereka yang terlibat dalam aksi demo kali ini ialah organisasi yang terdiri atas Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Demonstrasi yang dikoordinir oleh organisasi PPNI ini diketahui mengusung tema 'Selamatkan Kesehatan Rakyat Indonesia'.