Setara Institute Ingatkan Presiden: Persoalan di Papua Serius, Bukan Masalah Kecil Dibesar-besarkan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pihak Setara Institute menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memahami konflik dan ketidakadilan di Papua yang sudah berkepanjangan. 

Penilaian tersebut menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang mengajak berbagai pihak untuk melihat Papua tidak selalu dari sisi negatif, melainkan juga dari sisi positif, serta menganggap persoalan di Papua merupakan hal yang dibesar-besarkan.

Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi menilai, pernyataan Presiden Jokowi tersebut seolah menganggap berbagai gejolak yang muncul di Papua bukan sebagai suatu masalah Kepala Negara. 

Dengan perspektif tersebut, sambung Hendardi, wajar saja jika hampir dua periode kepemimpinan Joko Widodo persoalan penanganan Papua jalan di tempat. 

"Respons demikian bukan hanya kontradiktif dengan realitas yang memperlihatkan konflik di Papua, tapi juga sekaligus bentuk normalisasi konflik berkepanjangan," ujar Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/7/2023).

Baca Juga: Jokowi Sebut Papua Aman-Aman Saja: 99 Persen Enggak Ada Masalah

Hendardi mengingatkan, dominasi pendekatan keamanan yang menimbulkan korban jiwa, baik dari masyarakat, anggota TNI dan Polri.

Kemudian berkembangnya spiral kekerasan, pelanggaran HAM, rasisme dan stigmatisasi adalah fakta bahwa Papua tidak sedang baik-baik saja. 

Menurutnya pernyataan tersebut malah mempertegas kritik publik terhadap Presiden Jokowi dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak mampu dan, atau tidak mau menyelesaikan persoalan Papua secara holistik. 

Termasuk dengan menyelenggarakan dialog Jakarta-Papua dan mengutamakan paradigma keamanan manusia yang memusatkan perhatian utama pada perlindungan manusia. 

Jika isu Papua adalah separatisme seperti yang digelorakan oleh pemerintah, sambung Hendardi, maka semestinya Menhan Prabowo mengambil peran terdepan. 

Baca Juga: Reaksi Jokowi Ditanya Siswi SD Kenapa Ibu Kota Negara Tidak di Papua

Kemudian, jika isu pelanggaran HAM, penguatan peran Komnas HAM di Papua dan optimalisasi mekanisme HAM bagi Papua segera dijalankan. 

"Sementara isu ketidakadilan pembangunan dijawab dengan akselerasi pembangunan berkualitas, termasuk oleh aktor-aktor yang memahami Papua. Tidak sebagaimana yang tergambar dalam Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dipimpin Wakil Presiden Maruf Amin," ujarnya. 

Hendardi menambahkan, persoalan Papua bukan melulu persoalan ketidakadilan ekonomi dan pembangunan, tetapi soal martabat orang Papua, soal ketidakdilan politik dan kemanusiaan. 

"Papua semestinya dipandang sebagai persoalan serius yang menuntut perhatian pemerintah secara serius, sungguh-sungguh dan berkelanjutan," pungkasnya.

Adapun pernyataan Presiden Jokowi tersebut disampaikan ketika menjawab pertanyaan awak media terkait situasi Papua secara keseluruhan saat mengunjungi Waibu Agro Eduwisata, Kabupaten Jayapura, Papua, yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (7/7/2023).

Baca Juga: Pembebasan Pilot Susi Air, Jokowi: Pemerintah Tidak Diam!

Presiden Jokowi mengajak masyarakat jangan selalu melihat negatif terhadap Papua.

Salah satunya mengenai industri kreatif anak-anak muda Papua. 

Presiden juga menilai Papua 99 persen tidak ada masalah dan menekankan Papua aman. 

"Karena memang secara umum, 99 persen ini enggak ada masalah. Jangan masalah yang kecil dibesar-besarkan. Semua di tempat, di manapun di Papua kan juga aman-aman saja. Kita karnaval juga aman, kita ke sini juga enggak ada masalah. Jangan yang dibesarkan yang negatif-negatif, itu merugikan Papua sendiri," ujar Jokowi.