Pengamat Komunikasi Politik: Kekuatan Jokowi Sebatas Tidak Ganggu Kedaulatan Partai

JAKARTA, KOMPAS.TV –  Kekuatan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam memberi masukan pada partai politik (parpol) mengenai calon wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres)  RI 2024 sebatas tidak menggangu kedaulatan partai.

Analisa itu disampaikan oleh pengamat komunikasi politik, Prof Karim Suryadi dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (6/6/2023).

Karim menyebut, teori politik mengatakan, politisi lebih didorong oleh ketakutan ketimbang apa yang diinginkan.

“Saya yakin ketua-ketua umum partai politik hari ini menghadapi persoalan yang sama, menghadapi ketakutan yang sama, sekaligus juga memiliki keinginan yang sama,” ucapnya.

Menurutnya, ketakutan untuk tidak menang dan keinginan untuk menang dalam pemilu itu menjadi hal yang dihadapi oleh semua pimpan partai politik.

Baca Juga: Wejangan Jokowi ke Ganjar: Yang Penting Nyali, Berani Nomor Satu

“Politisi juga diajarkan, kalaupun mereka harus jatuh, pasti mereka akan memilih tempat yang baik dan karena tindakannya sendiri. Oleh karena itu maka mendengar masukan dari siapa pun saya yakin mereka akan bisa,” katanya.

Saat ditanya apakah Partai Gerindra akan mendengarkan masukan dari Jokowi, Karim dengan tegas menyebut Gerindra akan melakukannya.

“Saya yakin itu akan dilakukan. Kenapa? Karena untuk endorsement sampai hari H, tetapi untuk memutuskan saya yakin akan berpulang pada kedaulatan partai masing-masing,” tuturnya.

“Sebab, menerima masukan tidak berarti mengabaikan kedaulatan. Jadi, kalau ditanya sebatas mana kekuatan Jokowi? Jawaban saya adalah sebatas tidak mengganggu kedaulatan partai,” urainya.

Dalam dialog itu, Karim juga menyebut dirinya tidak bisa mengkalkulasi secara pasti seberapa besar peran Jokowi dalam menentukan caawapres.

Sebab, kata dia, selama ini kita tidak pernah tahu sebenarnya apa yang terjadi di panggung belakang.

“Tapi kalau kita mendengar apa yang dikatakan Pak Presiden di panggung depan kan ada dua parameternya. Pertama, dia sudah membatasi bahwa yang dimaksud dengan cawe-cawe, atau ikut campur, urun tangan dalam penentuan pilpres 2024 tadi dikatakan bahwa untuk memastikan agar pemilu ini tidak menimbulkan riak-riak,” tutur Karim.

Karim mengaku yakin Jokowi akan memegang apa yang telah diucapkan.

Kedua, lanjut dia, beberapa waktu lalu presiden juga menyebut bahwa setelah menerima masukan dari musyawarah rakyat (musra), ia akan membisikkan dengan kuat kepada para pimpinan parpol.

“Jadi, kata membisikkan itu kan berbeda dengan menentukan,” ujarnya.

Baca Juga: Rakernas Ke-3 PDI-P, Presiden Jokowi Hadir Sebagai Kader Partai Hingga Hasto Sebut Ada Kejutan

“Membisikkan itu bisa bilang ke Ibu Mega, bilang ke Pak Prabowo, ke Cak Imin, ini, ini, ini, tapi saya yakin itu tidak sampai menentukan A, B, C, D,” jelasnya.

Menanggapi analisis Karim, Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan, mengaku setuju dengan penjelasan tersebut.

“Setuju sekali, seratus persen. Tentu saja ketua umum saya pasti mendengar bukan hanya dari Pak Jokowi, dari mana saja, makanya tadi saya sampaikan bahwa Mbak Puan disuruh keliling,” ucapnya.

“Tetapi keputusan itu tetap di ketua umum, pasti tidak bisa diintervensi oleh siapa pun, saya yakin benar seribu persen itu,” katanya.