Pidato Anies Soal Negara Pengaruhi Pilihan Presiden Dianggap Lebai, Djarot: Jokowi Taat Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Imbauan bakal Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan agar negara tidak berupaya mempengaruhi rakyat dalam menentukan presiden selanjutnya dinilai berlebihan alias lebai.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Djarot Saeful Hidayat menyatakan pidato politik Anies Baswedan tersebut merupakan bentuk kegalauan yang memunculkan prasangka buruk. 

Djarot menjelaskan sedari awal Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat taat terhadap konstitusi dan tidak pernah menggunakan kekuasaan untuk mengintervensi. 

Mantan Gubernur DKI ini mengingatkan dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi selalu konsisten meminta Pemilu 2024 tetap berjalan.

Baca Juga: Anies Minta Pemerintah Netral dan Tak Pengaruhi Rakyat di Pilpres 2024

Dukungan Presiden Jokowi terhadap Pemilu 2024 itu sekaligus menepis wacana penundaan pemilu yang sebelumnya berhembus. 

Selain itu, Presiden dalam beberapa kesempatan juga meminta agar tahapan pemilu tetap dijalankan dan dikawal dengan baik.

"Tentang pesta demokrasi sudah ada komitmen itu adalah hak rakyat, dan kita harus menjamin demokrasi itu Luber dan Jurdil. Jadi itu tuduhan yang berlebihan dan menakut-nakuti, toh nanti yang memilih rakyat," ujar Djarot di program Satu Meja The Forum KOMPAS TV 'Jokowi Intervensi Pesta Demokrasi?', Rabu (10/5/2023) malam.

Djarot menambahkan langkah Presiden Jokowi yang memiliki preferensi terhadap penggantinya bukan berarti negara berupaya mempengaruhi rakyat.

Baca Juga: Politisi Demokrat, Benny K Harman Tuding Presiden Jokowi Tak Netral dalam Pilpres 2024!

Menurut Djarot sangat wajar jika Jokowi memiliki kecenderungan sendiri terkait penggantinya, sebab hal utama yang diinginkan Presiden Jokowi adalah keberlangsungan pembangunan dapat diteruskan. 

Jangan sampai Indonesia ke depan bergerak maju mundur dan tidak di jalur yang sudah digagas bersama. Apalagi kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi sangat tinggi. 

"Presiden tentunya punya visi ke sana, karena tidak mungkin Indonesia ini bisa kita bangun 10 tahun tuntas semua, maka dari itu dicanangkan 2045 itu tahun Indonesia emas," ujar Djarot. 

"Diharapkan apa yang sudah diletakkan bisa dilanjutkan, yang belum sempurna itu akan disempurnakan," sambung Djarot. 

Baca Juga: Subsidi Mobil Listrik Dikritik Anies, Luhut: Suruh Dia Datangi Saya, Tak Benar Omongannya!

Di sisi lain, meski punya pilihan sendiri terkait penggantinya, Jokowi tidak mengintervensi hak ketua umum partai politik dalam menentukan siapa calon presiden yang diusung. 

Presiden menyadari hal utama mengenai keberlanjutan pembangunan dapat dibicarakan kepada pimpinan partai politik, namun untuk siapa yang dicalonkan merupakan kebijakan dari ketua umum partai. 

"Apakah rakyat menginginkan yang sudah dikerjakan Pak Jokowi selama ini bisa diteruskan siapapun nanti penggantinya? Itu yang memilih adalah rakyat. Pesan saya jangan kekhawatiran itu berlebihan apalagi memunculkan hoax, fitnah dan berburuk sangka," ujar Djarot. 

Sebelumnya dalam pidato politik, Anies Baswedan mengimbau supaya negara tidak berupaya mempengaruhi rakyat buat menentukan presiden selanjutnya dalam Pilpres 2024 mendatang.

Baca Juga: PDIP: Presiden Jokowi Hargai Keputusan Surya Paloh Usung Anies di Pilpres 2024

Bakal Capres dari KPP ini menyatakan Indonesia adalah negara demokrasi modern dan seharusnya tidak menerapkan cara-cara pemerintahan yang bertentangan dengan prinsip itu. 

Menurut Anies, di dalam negara demokrasi modern dan proses pergantian kepemimpinan tidak ada kekuasaan yang berpindah atau hilang.

Jika terdapat pihak-pihak yang memiliki pandangan khawatir kehilangan kekuasaan maka sebenarnya tidak memahami prinsip dasar demokrasi.

"Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record," ujar Anies saat deklarasi relawan Amanat Indonesia di Stadion Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).