Eks Komisioner KPK Nilai Rafael Alun Seharusnya Dijerat Kasus Pemerasan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang berpendapat, Rafael Alun Trisambodo, tersangka kasus dugaan gratifikasi di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, seharusnya dijerat dengan pasal tentang pemerasan.

Hal itu disampaikan Saut Situmorang dalam dialog Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Selasa (4/4/2023).

“Nggak mesti ada predicate crime, tapi kelihatannya KPK itu nggak confidence kalau nggak ada predicate crime, makanya gratifikasi dulu,” tuturnya.

“Padahal sebenarnya ini kan bukan gratifikasi. Kalau lihat kronologisnya, kan dia kalau ada masalah, dia ngarahin ke perusahaan AME tadi, ya kan. Itu sebenarnya pemerasan itu, bukan gratifikasi.”

Terlebih, jika melihat dari modus operandi yang dilakukan, yakni mengarahkan wajib pajak bermasalah untuk ke perusahaan miliknya.

“Kan ini, ‘Saya punya masalah nih, terus kasih ke sono no, yang sono saya punya’, itu kan berarti pemerasan sebenarnya. Mengarahkan, lalu kemudian dia dapat sesuatu.”

Baca Juga: Rumah Rafael Alun digeledah, KPK Sita Rp 32,2 Miliar dengan Mata Uang Dollar AS

“Kalau ada masalah ya selesaikan di kantor,” lanjutnya.

Kedua, lanjut Saut, selama ini juga ada yang disebut sebagai ‘geng’ dan segala macam. Hal itu, kata dia seharusnya didalami juga oleh penegak hukum.

“Jadi ini juga menarik, masih banyak yang harus didalami sebenarnya.”

Dalam dialog itu, Saut juga mengaku dirinya membayangkan Rafael sedang ngedumel dan akan membuka pihak-pihak yang terlibat kasus itu.

Jika nantinya Rafael mau membuka dan menjadi justice collaborator, Saut meyakini dugaan transaksi mencurigakan yang selama ini disampaikan oleh Menkopolhukam mahfud MD, juga bisa terbuka.

“Saya sedang membayangkan RAT ini mungkin sekarang lagi ngedumel aja nih, tapi sebentar lagi dia akan buka kayaknya.”

“Kalau dia mau buka, kemudian dia mau jadi justice collaborator bisa juga dia buka semua, sehingga Rp348 triliun itu bisa keluar. Kalau itu terjadi, itu keren,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Saut, jika KPK dapat menyeret Rafael ke pengadilan, maka pihak lain yang disebut oleh Mahfud pun bisa dibawa ke meja hijau.

“Jangan lupa ya Rp348 triliun itu cukup besar, kalau memang ini modusnya adalah RAT bisa dibawa ke depan pengadilan, berarti sekian ratus pegawai yang disebut-sebut Pak Mahfud itu pun bisa dibawa ke pengadilan.”

“Jadi, tinggal bagaimana KPK, tapi KPK kan sekarang juga ngaco. Orang lagi banyak kerja malah ngembaliin orang, jadi agak sulit juga nih,” kata dia.

Baca Juga: Rafael Alun Kenakan Rompi Oranye Usai Resmi Ditahan Oleh KPK

Sebelumnya, Kompas.TV memberitakan, KPK menahan tersangka kasus dugaan korupsi berupa gratifikasi terkait perpajakan, Rafael Alun Trisambodo (RAT), mulai Senin (3/4/2023).

Ketua KPK Firli Bahuri, mengatakan, Rafael akan menjalani penahanan di rumah tahanan (rutan) KPK di Gedung Merah Putih.

“Pada sore hari ini, kami sampaikan dan umumkan tersangkanya sebagai berikut, Saudara RAT, pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan selaku penyidik pegawai negeri sipil sejak tahun 2005,” jelasnya, Senin (3/4/2023).

“Untuk kepentingan penyelidikan, tersangka RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 3 April 2023, sampai dengan 22 April 2023,” imbuhnya.