Ini Awal Permasalahan Mahfud MD Ungkap Data LHA PPATK soal Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menjadi titik awal Menkopolhukam Mahfud MD mengungkap laporan hasil analisis PPATK mengenai dugaan Rp349 triliun transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Mahfud menjelaskan awalnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempertanyakan mengapa IPK turun dari 38/100 di tahun 2021 menjadi 34/100 di tahun 2022 hasil Transparency International Indonesia (TII). 

"Presiden pada waktu itu marah kenapa IPK kita itu turun," ujar Mahfud saat rapat bersama Komisi III DPR, Rabu (29/3/2023).

Mendapat pertanyaan tersebut Mahfud kemudian mengundang TII, Litbang Kompas untuk meminta data kenapa IPK Indonesia turun.

Baca Juga: Sebut Keterangan Menkeu di Komisi XI DPR Jauh dari Fakta, Mahfud: Bukan Dia Nipu, Tapi..

Hasilnya diketahui korupsi di bea cukai, perpajakan dan DPR mendapat angka tertinggi, disusul pelayanan publik. 

Menurut Mahfud dari hasil tersebut dirinya terus memikirkan bagaimana menekan angka korupsi di bea cukai dan pajak. 

Tak lama dari pertemuan Mahfud dengan Presiden Jokowi muncul kasus penganiayaan anak pejabat pajak dan diikuti munculnya tentang kekayaan Rafael Alun Trisambodo.

Hal ini membuat Mahfud meminta PPATK untuk memeriksa laporan hasil analisis PPATK terkait Rafael yang diketahui pejabat di Ditjen Pajak.

Baca Juga: Kemarahan Mahfud MD Saat Diinterupsi di Rapat Komisi III DPR: Saya Setiap ke Sini Dikeroyok!

"Saya minta itu ada kasus ndak di PPATK kok orang kaya begitu. Dari situ ditemukan lagi banyak (transaksi mencurigakan), saya minta rekap. Jadi saya minta rekap nah inilah rekap yang saya sampaikan," ujar Mahfud.