Pegawai Pajak dan Bea Cukai Disindir Jokowi, Kemenkeu Tegaskan akan Berbenah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan akan terus berbenah agar bisa menjadi pelayan publik yang lebih baik usai menjadi sorotan karena perilaku pegawai pajak dan bea cukai yang kemudian mendapatkan sindiran dari Presiden Joko Widodo. 

Staf Khusus Menteri Keuangan RI, Yustinus Prastowo mengatakan, sindiran dari Presiden Jokowi tersebut merupakan imbauan untuk semua agar bisa menjadi pelayan publik yang lebih baik, bukan hanya untuk Kementerian Keuangan saja. 

"Seperti imbauan presiden, ajakan ini adalah ajakan kita semua, para penyelenggara negara yang merupakan pelayan publik untuk kembali komitmen sebagai pelayan publik," kata Prastowo kepada Kompas TV, Kamis (2/3/2023). 

"Ini pun sudah ditegaskan dalam beberapa aturan pedoman etik bahwa pegawai negeri sipil, penyelenggara negara, punya norma etik untuk fokus pada pelayanan. Tentu harus sensitif dan peka terhadap mereka yang dilayani, bukan sebaliknya."

"Jadi kami tidak merasa ini khusus untuk Kementerian Keuangan tapi lebih ajakan, seruan, peringatan untuk semua dan kami rasa ini sejalan yang ditegaskan Ibu Menteri Keuangan bahwa Kementerian Keuangan mengecam dan tidak menolerir perilaku hedonis."

Akan tetapi, Prastowo tidak memungkiri bahwa sorotan memang tertuju kepada Kementerian Keuangan karena ada dua kasus yang melibatkan pegawai pajak dan bea cukai belakangan ini. 

"Iya itu kan karena memang ada dua peristiwa yang sedang terjadi belakangan dan kebetulan melibatkan pegawai pajak dan bea cukai," lanjutnya. 

Baca Juga: Menkeu Buat Tim Khusus Selidiki Harta Kekayaan Rafael Trisambodo Eks Pejabat Pajak

"Kami melihat dan sudah merespon cukup baik, secara proper bahwa ini bentuk dukungan presiden kepada kami, kepada birokrasi untuk terus berbenah dan diingatkan kembali kepada visi misi dan tanggung jawab sebagai pelayan publik," jelas dia. 

Maka dari itu, demi kembali meraih kepercayaan publik, pihak Kementerian Keuangan akan berbenah secara serius agar bisa menjadi pelayan publik yang lebih baik ke depannya. 

"Kami memahami kekecewaan masyarakat. Ibu Sri Mulyani juga telah menyampaikan bahwa kejadian ini melukai rakyat. Maka, kami ingin berbenah, ingin merebut kembali kepercayaan tersebut," ucapnya. 

"Jadi dengan kejadian ini, kami mengambil banyak pelajaran. Tentu terkait pengawasan, kami melakukan penguatan. Sistem kami bekerja, tapi tentu belum sempurna."

"Kami berterima kasih karena masyarakat memberikan informasi, dukungan bahkan kritik. Ini membuat kami bisa berbenah lebih cepat dan kami ingin bertanggung jawab bahwa apa yang seharusnya tidak terjadi dapat kami selesaikan secara baik."

"Dan dengan komitmen ke depan, kami akan menjadi pelayan publik yang tentu juga lebih baik," tegasnya. 

Sementara mengenai hukuman disiplin terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran etik, Prastowo menambahkan pihak Kementerian Keuangan akan menindak sesuai proses yang diatur dalam undang-undang. 

Baca Juga: Kondisi David Ozora Kian Membaik Usai Penganiayaan oleh Anak Eks Pejabat Pajak

Selain itu, pihak Kementerian Keuangan juga akan memperkuat sistem internal agar tidak ada lagi pegawai yang melakukan pelanggaran etik. 

"Undang-undang telah mengatur serangkain hukuman disiplin, tentu melalui beberapa proses. Maka kita mengikuti aturan yang ada, melakukan pemeriksaan dan lain-lain. Dan pada gilirannya akan disampaikan pada publik, hasil atau hukuman apa yang sesuai," ujarnya. 

"Kami tidak akan berprasangka buruk, tapi kami ikut aturan. Tapi dari awal kami sudah menyampaikan, kami mengecam, tidak menoleransi sekaligus menginstruksikan sejak awal, seluruh pegawai Kementerian Keuangan harus menjaga dan perilaku gaya hidup di publik. Itu sudah lama kita atur dalam pedoman kode etik," terang dia. 

"Terhadap dua orang yang diindikasikan melakukan pelanggaran, telah kami panggil untuk diperiksa dan saat ini tengah berlangsung."

"Kami terus mengumpulkan informasi, melakukan pengecekan lapangan dan nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa."

"Secara internal juga sudah dilakukan instruksi untuk menjaga dan taat kepada aturan pedoman etik sekaligus memperkuat pengawasan melekat dalam tiga layer, oleh atasan langsung, oleh unit kepatuhan internal masing-masing eselon satu dan oleh Inspektorat Jenderal."

"Kami juga telah berkoordinasi dengan KPK dan PPATK untuk memastikan kami bisa mengumpulkan informasi lebih awal secara menyeluruh sekaligus dapat melakukan tindak lanjut yang komprehensif," tutup Prastowo. 

Seperti yang diketahui, Kementerian Keuangan menjadi sorotan setelah dua peristiwa yang menyeret pegawai pajak dan bea cukai. 

Baca Juga: Profil Eko Darmanto, Kepala Bea Cukai Yogyakarta yang Dicopot akibat Gemar Pamer Kekayaan di Medsos

Rafel Alun Trisambodo, salah satu pegawai di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, menarik perhatian publik lantaran memiliki harta kekayaan dalam jumlah besar serta keluarganya yang kerap memamerkan harta di media sosial.

Selain Rafael, publik juga menyoroti Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang sering pula memamerkan harta kekayaan di akun Instagram pribadinya. 

Akibat hal itu, Eko telah dicopot dari jabatannya dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu tengah memeriksa Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)-nya.

Atas dua peristiwa tersebut, Presiden Jokowi pun memberikan sindiran dengan mengatakan bahwa rakyat pantas kecewa dengan perilaku pegawai pajak dan bea cukai itu. 

"Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial karena peristiwa di pajak dan di bea cukai, saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita aparat pemerintah," ujar Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna yang membahas Program Pemerintah untuk 2024 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

"Hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya, pantas rakyat kecewa," kata dia. 

"Karena pelayanannya dianggap tidak baik kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa kemudian pamer kekuatan pamer kekayaan hedonis," pungkas Jokowi.  

Baca Juga: Tegur Pejabat Hedonis, Jokowi: Pantas Rakyat Kecewa