Respons Komentar SBY soal Pergantian Sistem Pemilu, Sekjen PDIP Beri Tanggapan Menohok

LEBAK, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto singgung komentar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pergantian sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia.

“Bapak SBY lupa, bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review," kata Hasto di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023) dilansir dari Antara.

"Dan itu hanya beberapa bulan, sekitar empat bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat menjawab pertanyaan wartawan terkait komentar SBY soal upaya pergantian sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Hasto, upaya yang dilakukan Partai Demokrat tahun 2008 lalu merupakan strategi jangka pendek partai tersebut untuk meraih kemenangan, yakni mencapai 300 persen suara.

Baca Juga: SBY soal Capres 2024: Saya Tidak Percaya Pemimpin Harus Disiapkan Khusus Pihak Tertentu

“Sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen, bayangkan dengan PDI perjuangan yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen," ujarnya.

Hasto menjelaskan, judical review saat ini berbeda dengan yang dilakukan pada 2008.

“Judical review sekarang tidak dilakukan oleh partai, karena PDI Perjuangan juga tidak punya hak, tidak punya legal standing untuk melakukan judicial review," ucapnya.

"Ini dilakukan oleh beberapa pakar yang melihat bahwa dengan demokrasi proporsional terbuka yang dicanangkan oleh pada jaman Pak SBY tersebut, malah terjadi liberalisasi politik yang luar biasa," kata dia.

Ia juga menilai, sistem pemilu proporsional terbuka yang dijalankan pada masa SBY membuat partai digerakkan oleh kekuatan kapital.

“Ada investor-investor yang menyandera demokrasi," ujarnya.

Baca Juga: SBY: jika Ingin Ubah Sistem Pemilu, Rakyat Perlu Dilibatkan

Hasto pun mengingatkan SBY bahwa liberalisasi politik terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Ke-6 RI tersebut.

"Jadi Pak SBY sebaiknya ingat bahwa liberalisasi itu justru terjadi pada masa beliau. Judical review saat itu dilakukan hanya beberapa bulan menjelang pemilu, berbeda dengan sekarang karena komitmen untuk mengembalikan sistem politik pada Pancasila,” ucapnya.

Sebelumnya, SBY memberikan catatan tentang urgensi penting atau tidaknya perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup.

"Saya mulai tertarik dengan isu penggantian sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Informasinya, MK akan segera memutus mana yang hendak dipilih, kemudian dijalankan di negeri ini. Sebelum yang lain, dari sini saya sudah memiliki satu catatan," kata SBY di Jakarta, Minggu (19/2).

Baca Juga: Menurut Sekjen PDIP, Ini Dampak Buruk Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Menurut dia, perubahan sistem pemilu mungkin saja dilakukan. Akan tetapi, ia menyarankan agar perubahan sistem pemilu yang dilakukan pada masa tenang sebaiknya dilakukan secara musyawarah bersama daripada judicial review ke MK.

"Sehingga sistem pemilu mesti diganti di tengah jalan. Mengubah sebuah sistem tentu amat dimungkinkan. Namun, di masa 'tenang', bagus jika dilakukan perembukan bersama, ketimbang mengambil jalan pintas melakukan judical review ke MK," ujarnya.