Catatan BNPP Nunukan Jadi Daerah Perbatasan yang Mengalami Kenaikan Kasus Perkawinan Anak Usia Dini

Di antaranya sosialisasi dan pendampingan sebagai upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di kawasan perbatasan. 

"Dalam hal ini Kementerian Sosial siap berkolaborasi melalui program-program khusus di kawasan perbatasan bersama Pemda dan BNPP," ujar Jeffry. 

Jeffry menjelaskan nantinya pendampingan akan dilakukan oleh pendamping sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan pendamping sosial yang ada di Kemensos.

Baca Juga: Deputi II BNPP Kunjungi 5 Pos Lintas Batas Negara Pantau Perbatasan Indonesia dan Timor Leste

Sosialisasi yang masif kepada orang tua dan anak-anak di daerah perbatasan negara melalui camat dan seluruh instansi yang berhubungan seperti dinas sosial, BKKBN, dokter, pengadilan agama, dan komponen lain yang berkaitan. 

Kemudian pemenuhan sarana dan prasarana tidak kalah penting. Dalam hal ini akan dibangunnya boarding school dan sanggar kegiatan belajar bagi remaja perempuan yang telah putus sekolah.

Serta dukungan moda transportasi dalam menunjang peningkatan pendidikan di kawasan perbatasan.

Selanjutnya Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai program yang beragam. 

"Maping permasalahan-permasalahan yang menyebabkan pernikahan dini telah dilakukan, tinggal disesuaikan dengan masing-masing wilayah sehingga dapat diimplementasikan," ujar Jeffy.

Proyek percontohan

Lebih lanjut Jeffry menjelaskan koordinasi BNPP, pemda dan kementerian/lembaga terkait dalam pencegahan pernikahana anak usia dini di Kabupaten Nunukan diharapkan menjadi proyek percontohan. 

Pemda diharapkan dapat terus memberikan sosialisasi secara masif dengan stakeholder terkait dengan melibatkan masyarakat.

"Hasil rapat koordinasi akan menjadi atensi dan rekomendasi pemangku kebijakan di Kabupaten Nunukan dan di monitor oleh Kedeputian III BNPP melalui peninjauan lapangan pada awal Semester II Tahun 2023," ujar Jeffry.