Anggaran Kemiskinan Rp500 T Disebut Habis untuk Rapat, MenpanRB: Mestinya Langsung Turun ke Lapangan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengklarifikasi pernyataannya soal anggaran penanganan kemiskinan yang jumlahnya mencapai Rp500 triliun.

Anggaran itu disebut habis digunakan oleh kementerian/lembaga untuk rapat dan studi banding di hotel.

Azwar mengatakan sudah berkonsolidasi dengan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (KLPD) bahwa anggaran besar itu tidak hanya dihabiskan untuk perjalanan dinas saja.

“Kemarin saya berkonsolidasi dengan seluruh KLPD bahwa bukan berarti Rp500 triliun habis untuk perjalanan dinas, bukan. Ini ada sebagian KL, anggaran kemiskinan tidak hanya di satu kementerian, ada di 17 kementerian lembaga dan tersebar di pemerintah daerah,” kata Azwar di Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Sabtu (28/1/2023).

Baca Juga: Biar Lebih Lincah, MenPANRB Pangkas 3.114 Jabatan Fungsional ASN Jadi 3 Kelompok,

Dia menjelaskan bahwa sebagian KLPD masih disibukkan dengan kegiatan sosialisasi, padahal menurutnya, KLPD semestinya langsung turun ke lapangan.

"Sebagian KLPD ini masih sibuk sosialisasi, mestinya langsung turun ke lapangan," tuturnya.

Untuk itu, kata Azwar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar birokrasi bekerja sama, termasuk dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Dalam hal ini, Kemenpan-RB bertugas untuk ‘memelototi’ tata kelola dari kementerian/lembaga untuk menciptakan kerja-kerja yang lebih berdampak.

“Kita intervensi dari depan, mulai perencanaannya bersama-sama dengan kementerian lain, sehingga target pencapaian stunting dan kemiskinan lebih terukur,” jelasnya.

Sebagai contoh, Kemenpan-RB berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Koordinasi tersebut membahas rencana penanganan stunting. Kemenpan-RB melakukan pengecekan, apakah ada anggaran pemberian gizi untuk bayi di bawah dua tahun (baduta). 

Baca Juga: MenPANRB Soal Pelayanan Publik: Sudah Tidak Musim Pelayanan Lama

“Jangan nanti sosialisasi gizinya lebih banyak, dibanding pemberian gizi untuk anak-anak baduta atau ibu-ibu yang sedang hamil,” papar Azwar.

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan soal efisiensi kerja-kerja yang dilakukan oleh KLPD. Azwar bilang, selama ini banyak pihak dari pemerintah daerah yang melakukan konsultasi ke Jakarta.

Menurutnya, hal itu tidak efisien dan tidak cepat. Pasalnya, butuh waktu yang tidak sedikit untuk melakukan perjalanan dinas dari daerah ke Jakarta.

Baca Juga: Menpan RB: Banyak Tenaga Honorer Minta Diangkat ASN, Kalau Terus Diangkat Kita Jadi Republik Honorer

“Presiden sudah meminta supaya digitalisasi ini menjadi agar kita lebih lincah, lebih efisien, dan lebih cepat. Oleh karena itu, saya sampaikan, itu hampir setiap hari di Kemenpan banyak orang daerah datang konsultasi," ujarnya.

"Sekarang kami sudah bikin rubrik, setiap hari ada zoom, ada telepon, setiap permasalahan ditulis. Dengan demikian, tidak perlu berbondong-bondong ke Jakarta,” jelas Azwar.