Anggaran Kemiskinan Rp500 T Disebut Habis untuk Rapat, MenpanRB: Mestinya Langsung Turun ke Lapangan

Sebagai contoh, Kemenpan-RB berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Koordinasi tersebut membahas rencana penanganan stunting. Kemenpan-RB melakukan pengecekan, apakah ada anggaran pemberian gizi untuk bayi di bawah dua tahun (baduta). 

Baca Juga: MenPANRB Soal Pelayanan Publik: Sudah Tidak Musim Pelayanan Lama

“Jangan nanti sosialisasi gizinya lebih banyak, dibanding pemberian gizi untuk anak-anak baduta atau ibu-ibu yang sedang hamil,” papar Azwar.

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan soal efisiensi kerja-kerja yang dilakukan oleh KLPD. Azwar bilang, selama ini banyak pihak dari pemerintah daerah yang melakukan konsultasi ke Jakarta.

Menurutnya, hal itu tidak efisien dan tidak cepat. Pasalnya, butuh waktu yang tidak sedikit untuk melakukan perjalanan dinas dari daerah ke Jakarta.

Baca Juga: Menpan RB: Banyak Tenaga Honorer Minta Diangkat ASN, Kalau Terus Diangkat Kita Jadi Republik Honorer

“Presiden sudah meminta supaya digitalisasi ini menjadi agar kita lebih lincah, lebih efisien, dan lebih cepat. Oleh karena itu, saya sampaikan, itu hampir setiap hari di Kemenpan banyak orang daerah datang konsultasi," ujarnya.

"Sekarang kami sudah bikin rubrik, setiap hari ada zoom, ada telepon, setiap permasalahan ditulis. Dengan demikian, tidak perlu berbondong-bondong ke Jakarta,” jelas Azwar.