Beda Pandangan PDIP dan NasDem soal Perlu Tidaknya Reshuffle Menteri setelah Deklarasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP PDI Perjuangan memastikan tidak melakukan intrik dalam hal pergantian menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Politisi PDIP Deddy Sitorus menjelaskan, DPP PDIP tidak pernah berbicara pribadi dengan Presiden Joko Widodo terkait persoalan reshuffle.

DPP PDIP memastikan, pergantian menteri merupakan hak prerogatif.

"Soal reshuffle toh dibicarakan secara terbuka di media. Kalau mau intrik, kita diam-diam ngomong ke presiden, nggak perlu rame-rame di publik," ujar Deddy di program Dua Arah "Nasib Partai NasDem di Kabinet Jokowi", Jumat (13/1/2023).

Baca Juga: Soal Menteri PDI-P yang Dorong Menteri Nasdem Mundur, Ini Tanggapan Mentan Syahrul Yasin Limpo!

Deddy menilai, dorongan pergantian menteri ini bertujuan memastikan program yang dijanjikan dapat dilaksanakan hingga akhir periode. 

Agar target program kerja tercapai, katanya, ada baiknya Presiden merenung ulang dan mengevaluasi menteri yang belum cukup maksimal dalam melaksanakan program kerja. 

"Evaluasi soal efektifitas, kapasitas tentu itu pertimbangan Presiden, tentu basisnya kinerja," ujar Deddy. 

Selanjutnya, dorongan PDIP untuk pergantian menteri juga melihat soliditas. Sebab, dua tahun sebelum pemilu sudah ramai adanya deklarasi bakal calon presiden yang dilakukan partai pendukung pemerintah.

Baca Juga: Tepis NasDem Tak Sejalan dengan Presiden Jokowi, Effendi Choirie: Kami Dukung, Mau Reshuffle Silakan

Deddy mengakui hal tersebut merupakan hak dari partai politik, tapi hal ini disebutnya akan menggangu konsentrasi partai koalisi di pemerintahan.

"NasDem mendeklarasikan bakal calon yang secara diametral memposisikan diri sebagai antitesa dari Jokowi," ujar Deddy.

Di sisi lain, politisi Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi tidak mempermasalahkan jika presiden menggunakan hak prerogatif dalam pergantian menteri.

Tapi perlu diingat, tekannya, ada koalisi partai politik saat mengusung presiden hingga terpilih saat ini. Tentunya, hak dari partai politik pengusung juga perlu diperhatikan oleh presiden. 

Baca Juga: Jokowi 4 Kali Beri Sinyal "Reshuffle" Kabinet, Posisi Nasdem Makin Dilematis?

Gus Choi menambahkan, dalam koalisi juga tidak ada aturan bahwa partai pendukung tidak diperkenankan untuk mempersiapkan pemilihan presiden selanjutnya. 

Selama tidak ada larangan dalam aturan main, maka deklarasi bakal calon presiden dari Partai NasDem seharusnya tidak dipermasalahkan.

Gus Choi menyatakan, dalam berbagai kesempatan, kader partai NasDem selalu menyampaikan partai yang diketuai Surya Paloh ini tetap berkomitmen mendukung pemerintah hingga akhir masa jabatan.

"Jadi ini sesuatu yang diperbolehkan yang tidak bisa diharamkan. Secara hukum, enggak ada yang dilanggar, secara etik enggak ada yang dilanggar, secara kinerja, kapabilitas menteri NasDem semua bisa dipertangungjawabkan," ujar Gus Choi.