Mahfud MD Sebut KPU Bodoh jika Mau Diintervensi soal Pemilu: Di Undang-undang Independen

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan tindakan bodoh jika mau diintervensi oleh pihak luar.

Pasalnya, kata dia, sudah ditegaskan di dalam undang-undang bahwa KPU adalah lembaga independen.

Hal ini disampaikan Mahfud dalam menanggapi pernyataan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay,  yang mengungkapkan adanya dugaan kecurangan pemilu pada tahapan verifikasi partai politik yang dilakukan pemerintah. 

"KPU saja yang bodoh kalau mau diintervensi," kata Mahfud di istana kepresidenan Jakarta, Jumat (13/1/2023), dikutip dari Antara.

"Kan undang-undang katakan dia independen, ada orang diintervensi oleh parpol, oleh pemda, oleh lurah, itu bodoh namanya."

Ditegaskan Mahfud, Pemerintah juga tidak akan ikut campur dan intervensi kerja-kerja KPU dalam tahapan Pemilu 2024. 

"Pemerintah tidak boleh ikut campur. Itu hoaks juga berita," ujarnya.

Mahfud mengaku memang sempat menghubungi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum Bernad Dermawan Sutrisno pada 10 November 2022 lalu.

Namun hal itu dilakukan untuk mengonfirmasi terkait laporan yang diterimanya yakni adanya informasi soal pilih kasih lolosnya Parpol.

Baca Juga: Mahfud MD Bantah Tudingan Intervensi KPU agar Loloskan Partai Tertentu: Saya Justru Menegur

"Tanggal 10 November ada laporan, 'Pak itu KPU tidak adil, partai A suruh masukkan, partai B tidak boleh masuk'. Saya telepon, hanya itu saja," ujarnya.

"Pak Bernard ini ada informasi banyak begini bener ndak? Lalu dijawab 'Tidak Pak, tegak lurus'."

Dalam kesempatan itu, Mahfud mengklaim tindakan menelepon Bernad bukan untuk mengintervensi melainkan justru menegur KPU agar dapat bekerja secara profesional.

Dia pun sekali lagi menegaskan tak ada intervensi dari pihak Istana ke KPU untuk meloloskan partai tertentu.

"Ndak ndak akan intervensi. Kalau ada, lapor ke saya aja. Siapa yang intervensi?" kata Mahfud.

Dia pun menyayangkan Hadar tak mengkonfirmasi langsung kepadanya, padahal mereka bersahabat.

"Pak Hadar kenapa tidak telepon saya? Orang dia sahabat saya. Betul bapak ikut? Saya beri tahu. Saya ikut menegur karena dia disinyalir melenceng, bukan saya menyuruh partai ini masuk atau tidak masuk," ungkap Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, dugaan kecurangan pemilu pada tahapan verifikasi partai politik disampaikan Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (11/1).

Dalam kesempatan tersebut, Hadar menyampaikan dugaan intervensi Istana dan pemerintah, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kepada KPU RI untuk meloloskan parpol tertentu sebagai peserta Pemilu 2024. 

Baca Juga: Kesal Istana Dituduh Intervensi Pemilu, Jokowi: Karena Partainya Tidak Lolos, Langsung Tunjuk-tunjuk