Survei soal Reshuffle, Charta Politika: Banyak Petinggi Partai Tanya Apakah Ini Settingan Presiden

“Jadi, saya belum melihat ada indikasi kuat Pak Jokowi sedang mengeluarkan sinyalemen politik untuk reshuffle,” tuturnya.

Dalam acara itu, Yunarto juga menegaskan catatan kritisnya untuk pihak-pihak yang dibahas dalam pembahasan reshuffle tersebut.

Untuk Jokowi, ia memberikan catatan kritis tentang bagaimana reshuffle harus diartikan sebagai tata ulang kinerja.

“Pak Jokowi, simpel, bagaimana reshuffle harus tetap diartikan tata ulang kinerja, bahwa bobotnya ada politik, ada variabel lain, tentu saja itu jadi hak prerogatif presiden, tapi jangan sampai hanya pada bobot politik semata.”

“Karena bukan tata ulang koalisi arti dari reshuffle,” ucapnya.

Catatan kritis untuk kader PDI Perjuangan, yang berani blak-blakan berbicara mengenai dua menteri, dan sikap politik NasDem, adalah ia berharap agar isu reshuffle bukan karena sekadar perbedaan sikap politik.

“Kalau memang buruk kinerja dua menteri tersebut, lakukan itu dalam sebuah diskusi, yang ketika diganti pun bobotnya kualitas dan perbaikan kinerja juga ada.”

Baca Juga: Staf Khusus Presiden Beberkan 2 Pertimbangan Reshuffle, Kinerja dan Politis

“Terakhir, buat teman-teman NasDem, saya pernah sampaikan ini ke Bang Surya Paloh langsung, persoalannya bukan Anies,” kata dia.

Menurutnya, yang akan menimbulkan polemik adalah jika kemudian ada rencana deklarasi atau koalisi dengan dua partai oposisi.

“Kalau itu dilakukan, artinya NasDem sudah memilih bergabung dengan dua partai yang memiliki cara pandang yang berbeda tentang negara.”

“Kita sudah punya pengalaman empiris, pada tahun 2018, PAN melakukan itu, dan PAN mengundurkan diri,” tuturnya.