Gerindra Tak Hadiri Pertemuan 8 Parpol, Airlangga: Sudah Menyetujui Statement Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS.TV – Perwakilan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak hadir dalam silaturahmi awal tahun yang dihadiri oleh petinggi tujuh partai politik (parpol) yang menolak pemilihan umum (pemilu) dengan sistem proporsional tertutup.

Pertemuan tersebut dilaksanakan di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Ketujuh parpol itu adalah Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Meski tidak ada perwakilan Gerindra yang hadir, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut parpol pimpinan Prabowo Subianto itu telah menyetujui pernyataan yang dikeluarkan dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan ketujuh elite parpol itu menghasilkan lima poin pernyataan sikap, yang intinya menolak pemilu dengan sistem proporsional tertutup.

“Yang hari ini tidak terlihat adalah Partai Gerindra. Namun Partai Gerindra sudah berkomunikasi, baik dengan saya maupun dengan NasDem, dan sudah menyetujui statement yang dibuat hari ini,” kata Airlangga dalam kegiatan itu, dikutip dari Breaking News Kompas TV.

Baca Juga: 8 Parpol Sepakat Tolak Pemilu Sistem Proporsional Tertutup, Berdalih Kemunduran bagi Demokrasi

Airlangga mengatakan, pertemuan tersebut digelar pada 8 Januari karena ada delapan parpol yang bergabung dan memberikan pernyataan.

“Pertemuan silaturahmi awal tahun ini dilaksanakan tanggal 8, karena partai yang bergabung dalam pertemuan ini dan memberikan statement ada delapan partai.”

Kedelapan partai politik ini, kata dia, bersatu untuk kedaulatan rakyat.

“Tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala,” tuturnya.

Adapun lima poin pernyataan sikap yang diputuskan dari pertemuan itu adalah menolak sistem proporsional tertutup.

“Pertama, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen manjaga kemajuan demokrasi di Indonesia, yang telah dijalankan sejak era reformasi,” kata Airlangga saar membacakan pernyataan sikap tersebut.

“Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita,” lanjutnya.

Di lain pihak, lanjut Airlangga, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat.

“Di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik.”

Kedua, lanjut dia, sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat, dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU 6/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu.

“Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk pada hukum kita,” tuturnya.

“Ketiga, KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan aturan perundang-undangan.”

Keempat, lanjut Airlangga, kedelapan parpol mengapresiasi pemerintah yang telah membuat anggaran Pemilu 2024.

Baca Juga: Perwakilan 7 Parpol Sudah Hadir di Lokasi Pertemuan, Bahas Penolakan Sistem Proporsional Tertutup

Airlangga melanjutkan, penyelenggara pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU), diharapkan tetap menjalankan tahapan Pemilu 2024 sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

“Kelima, kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi.”

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi, para elite parpol yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate dan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali.