Jawab Kekhawatiran Penundaan Pemilu, Ketua KPU RI Sebut Tahapannya Jalan Terus

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menanggapi kekhawatiran tentang penundaan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

Menurut Hasyim, saat ini tahapan pemilu sudah terus berjalan, dan tiga hal penting dalam pemilu, semuanya sudah berproses.

“Tahapan pemilu kan jalan terus ya,” kata dia dalam Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (4/1/2023).

Ia menuturkan, dalam pemilu setidak-tidaknya ada tiga hal penting, yakni siapa yang dipilih, siapa yang memilih, dan proses pemilihannya sendiri.

Baca Juga: Pemilu, KPU Kota Malang Lantik 25 Anggota PPK

Mengenai yang akan dipilih, saat ini kata dia, setidaknya sudah ada sejumlah partai politik sebagai peserta pemilu.

“Untuk calon sendiri, ada peserta perseorangan, calon DPD, ini mulai 16 Desember sudah mulai penyerahan dukungan.”

“Kemudian Mei pendaftaran calon, baik untuk calon DPR RI, provinsi, kabupaten/kota, dan juga calon DPD,” lanjutnya.

Pendaftaran calon presiden-wakil presiden, lanjut dia, akan dilaksanakan pada Oktober 2023.

Berikutnya, tentang siapa yang memilih, Hasyim meyebut kegiatan pendaftaran calon pemilih sudah dimulai dengan penyerahan data penduduk potensial pemilih pemilu pada 14 Desember lalu, dan sudah berjalan.

“Awal Januari, pungutan daftar pemilih di lapangan sudah jalan.”

Mengenai potensi konflik, Hasyim menyebut, pemilu merupakan arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan.

“Kalau pandangan saya, yang namanya pemilu, pilkada itu adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasan atau mempertahankan kekuasan, yang harus kita sadari itu dulu.”

“Yang tidak boleh dilakukan adalah menggunakan kekerasan dalam pemilu, baik fisik maupun verbal,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengkhawatirkan, isu penundaan pemilihan umum (pemilu), yang menurutnya belum selesai.

Burhanuddin mengatakan, secara pribadi dirinya tidak khawatir pada hari H Pemilu 2024, tetapi kekhawatirannya justru menjelang pemilu.

Setidaknya, kata dia, ada dua gejala yang dikhawatirkannya. Salah satunya adalah upaya penundaan pemilu.

“Pertama adalah upaya untuk menunda pemilu, terutama oleh sebagian elite, karena mereka yang menolak penundaan pemilu itu terlalu besar, yakni 81 persen,” tuturnya.

Baca Juga: Tanggapi Rumor Dugaan Manipulasi Verifikasi Partai Politik, Ketua KPU: Sudah Ada Aturannya

Artinya, kata dia, misalnya ada sebagian elite yang memaksakan penundaan pemilu, itu akan bertentangan, akan berbeda kepentingan dengan 81 persen publik.

“Ada Ketua MPR, ada Ketua DPD, itu secara terbuka membuka opsi itu, dan sebelumnya ada preseden beberapa menteri Presiden Jokowi,” ucapnya.

“Ada beberapa ketua umum partai pendukung pemerintah yang secara terbuka mengatakan penundaan pemilu. Jadi, agenda penundan pemilu ini belum selesai dikerjakan.”