Politikus PDIP Sebut Koalisi Parpol Pengusung Jokowi Masih Solid, Nilai Reshuffle Hal yang Wajar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Deddy Sitorus, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menilai koalisi partai politik (parpol) pengusung Joko Widodo atau Jokowi-Ma’ruf Amin masih solid hingga saat ini.

Deddy berpendapat, sejauh ini tidak ada masalah dalam konteks pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, meski ada parpol yang memiliki perbedaan pilihan politik di masa depan.

“Saya tidak melihat sejauh ini ada masalah ya, dalam konteks pemerintahan,” jelasnya dalam dialog Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Senin (26/12/2022).

“Dalam konteks pemerintahan kita tidak melihat ada masalah, tapi dalam soal pilihan politik di masa depan, kita memang berbeda, dan itu natural kalau menurut saya, wajar-wajar saja, tidak ada masalah di situ.”

Secara umum, tegas Deddy, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf masih solid.

Baca Juga: Terkait Reshuffle Kabinet, Pengamat Nilai NasDem Paham Risiko Usung Capres yang Tak Disukai Istana

Saat ditanya mengenai apakah perlu ada perombakan atau reshuffle kabinet, ia menyebut itu merupakan kewenangan presiden, dan bukan kewenangan parpol.

“Karena memang kan dulu 2014-2019 kita sepakat memegang satu visi yang sama tentang Indonesia yang lebih maju, tentang nawacita dan seterusnya.”

Tapi, kata dia, jika nantinya Jokowi benar-benar melakukan reshuffle, hal itu merupakan sesuatu yang wajar.

“Pertama, itu hak prerogatif beliau. Kedua, karena ini memasuki tahun politik, dan masa pemerintahan Pak Jokowi itu kurang dari dua tahun.”

“Masih banyak sekali PR beliau yang harus dituntaskan, sehingga ketika beliau selesai sebagai Presiden Indonesia, itu tentu apa yang dia cita-citakan bisa mendekati apa yang sudah dijanjikan,” lanjut Deddy.

Meski nantinya dilakukan reshuffle kabinet, Deddy meyakini basis utamanya adalah evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas menteri yang bersangkutan.

Reshuffle itu, lanjut dia, pasti akan berbasis pada kemampuan menteri yang bersangkutan dalam mengemban dan mengakselerasi sisa waktu untuk melakukan tugas yang dibebankan oleh Jokowi.

“Kedua, kalaupun dilakukan reshuffle, tentu ada satu hal selain evaluasi kapasitas menteri dan efektivitaas, adalah soal soliditas pemerintahan.”

“Karena kan tahun politik nanti 2023 sudah tahun gonjang ganjing. Padahal kan pemerintahan Jokowi masih ingin menuntaskan pekerjaan yang membutuhkan dukungan penuh dari elemen pendukung dan pengusung Pak Jokowi,” urainya.

Ketiga, menurut Deddy, kalaupun Jokowi melakukan reshuffle, tentu akan memikirkan kontinuitas atau keberlanjutan dari apa yang sudah dia kerjakan selama ini.

Baca Juga: Pengamat Sebut Sinyal "Reshuffle" Kabinet Jokowi Mengarah ke Nasdem, Ini Alasannya....

“Kalaupun akhirnya dilakukan evaluasi, dan evaluasi itu saya yakin tidak akan bernuansa politis,” ucapnya.

Ia yakin evaluasi dilakukan berdasarkan kebutuhan Jokowi sebagai presiden yang ingin menepati janji-janjinya agar mendekati sempurna.