“Pertama, itu hak prerogatif beliau. Kedua, karena ini memasuki tahun politik, dan masa pemerintahan Pak Jokowi itu kurang dari dua tahun.”
“Masih banyak sekali PR beliau yang harus dituntaskan, sehingga ketika beliau selesai sebagai Presiden Indonesia, itu tentu apa yang dia cita-citakan bisa mendekati apa yang sudah dijanjikan,” lanjut Deddy.
Meski nantinya dilakukan reshuffle kabinet, Deddy meyakini basis utamanya adalah evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas menteri yang bersangkutan.
Reshuffle itu, lanjut dia, pasti akan berbasis pada kemampuan menteri yang bersangkutan dalam mengemban dan mengakselerasi sisa waktu untuk melakukan tugas yang dibebankan oleh Jokowi.
“Kedua, kalaupun dilakukan reshuffle, tentu ada satu hal selain evaluasi kapasitas menteri dan efektivitaas, adalah soal soliditas pemerintahan.”
“Karena kan tahun politik nanti 2023 sudah tahun gonjang ganjing. Padahal kan pemerintahan Jokowi masih ingin menuntaskan pekerjaan yang membutuhkan dukungan penuh dari elemen pendukung dan pengusung Pak Jokowi,” urainya.
Ketiga, menurut Deddy, kalaupun Jokowi melakukan reshuffle, tentu akan memikirkan kontinuitas atau keberlanjutan dari apa yang sudah dia kerjakan selama ini.
Baca Juga: Pengamat Sebut Sinyal "Reshuffle" Kabinet Jokowi Mengarah ke Nasdem, Ini Alasannya....
“Kalaupun akhirnya dilakukan evaluasi, dan evaluasi itu saya yakin tidak akan bernuansa politis,” ucapnya.
Ia yakin evaluasi dilakukan berdasarkan kebutuhan Jokowi sebagai presiden yang ingin menepati janji-janjinya agar mendekati sempurna.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.