Suara Keras Abraham Samad dan Novel Baswedan Tanggapi Luhut soal OTT KPK

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dua eks petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersuara keras soal pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan tentang operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Eks Penyidik KPK Novel Baswedan misalnya, bersuara keras soal pernyataan Luhut soal OTT KPK bikin jelek Indonesia di mata dunia. 

"Kalau dikatakan OTT membuat nama negara jelek, saya kira tidak ya,” kata Novel Baswedan, Selasa (20/12/2022) dilansir Tribunnews. 

“Apakah masih belum bisa memahami dampak dari korupsi yang begitu besar,” sambung dia.

Baca Juga: Luhut: OTT Tidak Bagus, KPK Jangan Sedikit-sedikit Tangkap, Kalau Mau Bersih di Surga Saja Kau

Novel justru menilai, KPK kurang banyak OTT sehingga kini penegakan korupsi Indonesia dinilai melemah. 

“Saya mengetahui hal tersebut karena ketika Ketua IM57 diundang hadir pada acara anti korupsi di Malaysia yg dihadiri lebih dari 14 negara, mereka menyayangkan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia yang melemah,” tutur Novel.

“Kita semua tentu berharap pejabat-pejabat negara melihat korupsi itu sebagai masalah serius, tidak baik kemudian tidak peduli atau permisif terhadap praktik korupsi,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Mantan Ketua KPK Abraham Samad yang mengomentari pernyataan Luhut Panjatatan. Ia menyebut OTT KPK adalah bentuk penegakan hukum.

Kata Samad, OTT tidak bisa begitu saja dilepaskan karena bagian tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) KPK.

"Jadi tetap dalam konteks law enforcement itu dibolehkan," ujarnya saat ditemui usai acara Peluncuran Aplikasi Cek Pemilu 2024, Selasa (20/12).

Namun, ungkap Samad, lain halnya bila OTT disalahgunakan untuk kepentingan lain.

"Itu mungkin yang jadi problem," kata Abraham Samad.

"Kalau tetap dalam kerangka law enforcement yang dilakukan KPK sebagai lembaga penegakan hukum dalam pemberantasan, no problem menurut saya," paparnya. 

Baca Juga: ICW Berharap Jokowi Tegur Luhut Terkait Pernyataan OTT Tak Bagus untuk Negara

Sebelumnya seperti diberitakan KOMPAS.TV, Menko Marves luhut Binsar Pandjaitan, mengkritik kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam kritiknya tersebut, Luhut menyoroti KPK yang dianggapnya terlalu banyak melakukan operasi tangkap tangan atau OTT.

 

Karena itu, Luhut meminta agar OTT yang dilakukan KPK tidak perlu terlalu sering. Sebab, menurutnya, akan membuat citra negara Indonesia jelek di mancanegara.

"Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT-OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut saat memberikan pidato di Launching Stranas PK Tahun 2023-2024, di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12).