Wakil Ketua DPR Semprot Bupati Meranti Buntut Hina Kemenkeu: Introspeksi Diri

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara ihwal pernyataan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang mengeluarkan perkataan kasar ke jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan sebutan iblis atau setan.

Diketahui, pernyataan itu dilontarkan Bupati Meranti saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Awal Mula Luapan Emosi Bupati Kepulauan Meranti ke Kemenkeu hingga Sebut Iblis atau Setan

Dasco mengingatkan politikus PKB itu agar intropeksi diri dan bisa menggunakan jalur-jalur konstitusi saja jika ingin melakukan protes ke pemerintah pusat.

"Saya pikir apa yang disampaikan oleh Bupati sebagai pejabat publik tentunya perlu introspeksi, ada jalur-jalur konstitusi yang bisa dipakai. Apalagi sebagai bupati yang punya mitra anggota DPRD di kabupaten," kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/12/2022). 

 

Politikus Partai Gerindra itu menyebut, permasalahan tersbut semestinya bisa dilakukan dengan dialog. Tujuannya menemukan solusi tanpa harus terbawa emosi.

"Kemudian melakukan upaya-upaya dialog dan pendekatan terhadap apa yang ingin dicapai dalam masalah bagi hasil (DBH). Saya pikir tidak tepatnya bagi seorang pejabat publik merespons dengan demikian." 

"Dan, saya harap ini tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi di saat yang akan datang," kata Dasco.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan teguran keras kepada Muhammad Adil. 

Ia menjelaskan bahwa apapun masalahnya, seorang kepala daerah harus beretika.

"Sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," kata Tito dilansir dari siaran pers Kemendagri, Senin (13/12/2022).

Terkait hal ini, Kemendagri telah memanggil Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ke Kantor Kemendagri, Jakarta pada Senin pagi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni kemudian memberi nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. 

Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik. Menurutnya, pejabat publik harus memberikan teladan bagi masyarakat. 

Ia juga menegaskan, Kemendagri tidak akan membiarkan ada kepala daerah yang bersikap arogan. 

Seorang kepala daerah, kata dia, harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekalipun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. 

Baca Juga: Jatah Dana Bagi Hasil Migas Kecil, Bupati Meranti Muhammad Adil Sebut Kemenkeu Iblis!

“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” tutur Suhajar.

Suhajar juga mengatakan, Kemendagri tidak segan-segan menegur kepala daerah yang bertindak di luar etika yang semestinya dimiliki oleh seorang pejabat publik.