Jaksa KPK Bongkar Kewajiban Pajak Bank Panin Tahun 2016 Rp926 Miliar, Ditawar Jadi Rp303 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuannya terkait pembayaran pajak PT Bank Panin pada Desember 2017 antara kewajiban yang mesti dibayarkan dengan yang terealisasi berbeda.

Berdasarkan hasil temuan Jaksa KPK, Bank Panin semestinya membayar pajak sebesar Rp 926 miliar , tetapi, ditawar agar hanya wajib membayar pajak senilai Rp 300 miliar.

Hal itu terungkap dalam sidang terdakwa Veronika Lindawati selaku penyuap Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Direktorat Jenderal Pajak periose 2016-2019, Angin Prayitno Aji.

Baca Juga: KPK Lelang Barang Rampasan Milik 4 Terpidana Korupsi, Ada HP, Laptop, hingga Koper, Ingin Ikut?

Adapun Veronika Lindawati diketahui merupakan penerima kuasa khusus wajib pajak Bank Panin.

“Terdakwa meminta agar kewajiban pajak Bank Panin di angka sekitar Rp 300 miliar,” kata Jaksa di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2022), seperti dikutip dari Kompas.com.

Jaksa menjelaskan konstruksi perkara kasus ini bermula saat empat anak buah Angin Prayitno Aji membuat Analisis Risiko Wajib pajak PT Bank Panin untuk tahun pajak 2016.

Keempat anak buah Angin tersebut antara lain Wawan Ridwan selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak, Alfred Simanjuntak sebagai Ketua Tim Pemeriksa Pajak, serta dua anggota Tim Pemeriksa Pajak yakni Yulmanizar dan Febrian.

Dari hasil analisis yang mereka lakukan, didapati adanya potensi wajib pajak PT Bank Panin sebesar Rp 81.653.154.805.

Hasil Analisis Risiko tersebut kemudian disetujui Angin Prayitno. Kemudian, diterbitkanlah surat perintah pemeriksaan untuk Bank Panin tahun 2016 dengan menunjuk Wawan sebagai Supervisor dan Alfred sebagai ketua tim pemeriksa.

Baca Juga: KPK Sita Aset Senilai Rp57 Miliar dari Angin Prayitno Aji Terkait Dugaan Pencucian Uang

Pada 13 Desember 2017, empat bawahan Angin Prayitno tersebut menemui pihak administrasi Bank Panin. Mereka meminta data-data yang diperlukan untuk pemeriksaan pajak.

Kepala Biro Administrasi Keuangan Bank Panin, Marlina Gunawan, kemudian menunjuk bawahannya untuk menyerahkan dokumen General Ledger, perhitungan bunga, dan perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) kepada Tim Pemeriksa.

“Febrian bersama-sama dengan Yulmanizar melakukan pemeriksaan dan diperoleh hasil temuan sementara berupa kurang bayar pajak sebesar Rp 926.263.445.392,” ujar Jaksa.

Temuan kekurangan bayar pajak itu kemudian dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atau biasa disebut Pra Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).

Setelah menerima informasi wajib pajak dari Tim Pemeriksa, Bank Panin kemudian mengirimkan tanggapannya. Akan tetapi, tanggapannya tidak disetujui Tim Pemeriksa.

Setelah itu, Marlina memerintahkan Veronika Lindawati, sebagai orang yang diberikan kuasa oleh Bank Panin, untuk melakukan negosiasi kepada Tim Pemeriksa.

Baca Juga: Eks Pejabat DJP Angin Prayitno Kembali Jadi Tersangka KPK, Kali Ini Kasusnya Pencucian Uang

“Marlina Gunawan meminta terdakwa untuk menegosiasikan penurunan kewajiban pajak Bank Panin,” ujar Jaksa.

Setelah mendapat kuasa, Veronika langsung menemui empat bawahan Angin Prayitno di Kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Juni 2018.

Ia kemudian meminta kewajiban pajak Bank Panin tahun 2016 agar diturunkan menjadi sekitar Rp 300 miliar. Sebagai imbalannya, Veronika berjanji akan memberikan fee sebesar Rp 25 miliar.

Merespons tawaran itu, Wawan lantas memerintahkan anggota Tim Pemeriksa untuk melakukan perhitungan dengan menyesuaikan permintaan terdakwa Veronika.

“Diperoleh angka sekitar Rp 300 miliar,” ucap Jaksa.

Setelah itu, Wawan melaporkan permintaan terdakwa Veronika tersebut kepada Dadan, yang kemudian diteruskan lagi kepada Angin Prayitno.

Angin Prayitno kemudian menyetujui besaran wajib pajak PT Bank Panin hanya sekitar Rp 300 miliar dengan fee Rp 25 miliar.

Baca Juga: Sesuai Tuntutan JPU KPK, Eks Pejabat DJP Angin Prayitno Divonis 9 Tahun Penjara

Atas dasar persetujuan Angin Prayitno, Tim Pemeriksa akhirnya menyesuaikan fiskal positif pada sub pembentukan maupun dana cadangan sub biaya cadangan kredit (PPAP) Bank Panin.

"Didapatkanlah hasil pemeriksaan sebesar Rp 303.615.632.843,” kata Jaksa.

Atas persetujuan Angin, Dadan kemudian menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Bank PANIN Nomor: PHP-69/PJ.04/2018 pada 28 Juli 2018.

Pada 13 Agustus 2018, Dadan dan Tim Pemeriksa menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-77/PJ.0401/2018 dengan nama wajib pajak PT Bank Panin tahun pajak 2016.

Dalam surat tersebut, menetapkan besaran pajak yang harus dibayar oleh PT Bank Panin tahun 2016 adalah sebesar Rp 303.615.632.843.

“Namun, setelah LHP tersebut terbit, terdakwa belum merealisasikan komitmen fee sebesar Rp 25 miliar,” tutur Jaksa.

Setelah ditagih, Veronika menemui Wawan dan Tim Pemeriksa pada 15 Oktober 2018. Ia kemudian menyerahkan uang senilai 500 ribu dollar Singapura dari Rp 25 miliar yang dijanjikan tersebut.

Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Angin Prayitno, sambil mereka mengatakan bahwa Bank Panin hanya memberi 500 ribu dollar Singapura dari Rp 25 miliar yang dijanjikan.

“Angin Prayitno Aji tidak mempermasalahkannya,” kata Jaksa.

Baca Juga: Menangis dan Mengaku Tak Korupsi, Angin Prayitno: Saya Sudah Mengabdi 39 Tahun

Adapun dalam perkara ini, Jaksa mendakwa Veronika Lindawati melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a subsider Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Angin Prayitno telah divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 2 bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar pidana pengganti sebesar Rp 14,573 miliar.

Sementara bawahan Angin yaitu Wawan Ridwan divonis 9 tahun penjara, denda Rp 200 juta, dan pidana pengganti Rp 2,373 miliar.

Mereka dinyatakan bersalah karena menerima suap dari sejumlah perusahaan terkait pajak yakni, PT Bank Pan Indonesia (Panin), PT Jhonlin Baratama (JB) dan PT Gunung Madu Plantations (GMP).