Aturan Migrasi Siaran TV Analog ke Digital di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Migrasi siaran televisi (TV) analog ke digital yang mulai dilaksanakan pada 2 November 2022 memunculkan pro-kontra di tengah masyarakat.

Sebagian masyarakat tampak belum memperoleh informasi mengenai pemadaman siaran TV analog atau analog switch off (ASO) yang dilaksanakan pertama kali di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) itu.

Di sisi lain, masih ada sejumlah stasiun TV yang tak mengikuti aturan pemerintah dengan tetap menyediakan siaran analog. 

Salah satu pemilik perusahaan TV swasta, Hary Tanoesoedibjo, bahkan merasa sangat keberatan dengan pelaksanaan ASO.

Padahal, aturan ASO telah tercantum di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Omnibus Law yang disahkan pada 2 November 2020.

Baca Juga: Pakar Ilmu Komunikasi UGM Sebut Protes Hary Tanoesoedibjo Siaran Analog Dimatikan Timbulkan Paradoks

Di dalam Pasal 60A UU Cipta Kerja, ASO harus dilaksanakan paling lambat dua tahun sejak mulai UU tersebut mulai berlaku. Artinya, pemadaman siaran TV analog seharusnya diselesaikan paling lambat pada tanggal 2 November 2022.

Berikut ini bunyi Pasal 60A UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

(1) Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.

(2) Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch ofl diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Baca Juga: Pakar Ilmu Komunikasi UGM Ungkap Rencana Analog Switch Off sudah Lebih dari 10 Tahun tapi Terkendala

Oleh karena itu, pemerintah dengan tegas memerintahkan para penyelenggara siaran TV untuk menghentikan siaran analog mereka per tanggal 2 November 2022.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Republik Indonesia Mahfud MD menegaskan, stasiun TV yang masih menyiarkan kontennya secara analog setelah tanggal 2 November 2022 dapat dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum.

"Maka, jika sekarang masih melakukan siaran-siaran melalui analog, maka itu bisa dianggap sebagai ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku," tegas Mahfud seperti dikutip dari tayangan Kompas TV, Jumat (4/11/2022).

"Mohon agar ini ditaati agar pemerintah tidak perlu melakukan langkah-langkah yang sifatnya polisionil daripada sekadar administratif," imbuhnya. 

Baca Juga: Siaran TV Analog Mati, Pakar Ilmu Komunikasi UGM Ingatkan Pemerintah Cepat Realisasikan Digitalisasi

Di sisi lain, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Hermin Indah Wahyuni mendesak pemerintah untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital di seluruh Indonesia. 

Sebab, ia menduga digitalisasi yang belum merata di seluruh Indonesia memunculkan protes dari pengusaha TV.

"Secepatnya mereka harus bisa merealisasikan janji digitalisasi ini, kalau tidak ya kemunduran lagi," kata Guru Besar Ilmu Komunikasi UGM itu kepada KOMPAS.TV, Jumat (4/11/2022).

"Mungkin itu yang menyebabkan pembangkangan kelompok bisnis televisi," imbuhnya.

Baca Juga: Analog Switch Off Mulai Diterapkan, Profesor Ilmu Komunikasi UGM Desak Pemerintah Ubah UU Penyiaran