Prabowo Ingin Alutsista Berdikari, Bagaimana dengan Anggaran Pertahanan?

"Cuman memang tingginya alokasi anggaran di alutsista memang terlihat dari 2021 karena di tahun 2020 ke bawah sangat kecil. Bahkan di Asia menjadi salah satu yang terkecil padahal kekuatan militer Indonesia cukup besar, masuk 16 besar dari 140 negara."

"Peningkatan alokasi anggaran ini bisa direspon dengan baik. Apalagi kemarin sempat ada kondisi alutsista TNI bermasalah. Salah satunya KRI Nanggala 402 yang tenggelam, itu sudah 40 tahunan beroperasi."

"Meningkatnya anggaran ini tentu harus disambut baik dengan catatan. Dalam artian dengan alokasi yang sangat besar, ini harus dilihat akuntabilitas dan transparansinya," ujarnya. 

Baca Juga: Sandiaga Uno Atur Waktu Pertemuan dengan Prabowo, Diakui untuk Bahas Pilpres 2024

Dari pihak pemerintah, Dahnil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Menteri Pertahanan menilai anggaran besar untuk alutsista ini penting dilakukan. 

Meski dananya terbatas, tapi memang dibutuhkan untuk modernisasi alutsista milik TNI. 

"Seperti tadi yang dijelaskan Prof. Muradi, kita mengalami yang disebut dengan dilema bujet. Di satu sisi kita memiliki kebutuhan yang sangat tinggi dalam hal modernisasi alutsista, perawatan dan pembaharuan," sambung Dahnil. 

"Di sisi lain, kita mengalami bujet yang sangat terbatas. Kalau dibilang ini besar, dalam konteks belanja pertahanan, belanja ini relatif lebih kecil dengan negara-negara di Asia Tenggara saja. Misal di Singapura itu sudah hampir 22 persen dari total GDP mereka sedangkan kita masih 0,8 persen. Itu dari sisi anggaran ya," jelasnya. 

"Apa yang harus kita prioritaskan? Kita fokus pada upgrade, perbaikan dan di sisi lain ada modernisasi untuk mengganti yang tua dengan yang baru," ujarnya. 

Maka dari itu, lanjut Dahnil, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan mendorong penganggaran selama 25 tahun karena belanja di sektor pertahanan merupakan investasi agar militer negara menjadi kuat. 

"Itu sebabnya kenapa Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto, kemudian mendorong ada model penganggaran yang sempat kita bahas yaitu 25 tahun ke depan," lanjutnya. 

"Karena belanja pertahanan ini bukan belanja dalam hal biaya karena harus dipahami sebagai investasi. Maka negara butuh jaminan agar pertahanan kita kuat, agar kita diganggu atau terganggu baik itu dari dalam atau dari luar," pungkas Dahnil.  

Baca Juga: Jawaban Bambang Pacul soal Wacana Duet Prabowo-Puan untuk Pilpres 2024