Tanggapi Pidato AHY di Rapimnas, Faldo Maldini: Kalau yang Dicari Hanya Tepuk Tangan, SIlakan Saja

KOMPAS.TV – Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara, Faldo Maldini menanggapi pidato Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang membandingkan pencapaian pembangunan zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Joko Widodo atau Jokowi.

Faldo mengatakan, semua yang dikerjakan pemerintah adalah untuk kesejahteraan rakyat, dan bukan untuk menunjukkan siapa yang paling hebat.

“Tentunya kita semakin matang dalam berdemokrasi dan bernegara. Semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk tunjukkan siapa yang paling hebat,” tuturnya dalam rekaman video yang diterima KOMPAS.TV, Sabtu (17/9/2022).

“Kecuali memang yang dicari hanya tepuk tangan, ya silakan saja,” lanjutnya.

Dalam rekaman video tersebut, Faldo juga mengatakan AHY boleh berpandangan seperti apa saja.

Sebab, ini negara demokrasi, dan setiap warga berhak untuk memberikan penilaian.

Baca Juga: Demokrat Setuju Pembangunan IKN tapi Sarankan Ditunda, AHY: Indonesia Tidak Boleh Terus Tambah Utang

Namun, ungkap Faldo, keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi bukan hanya karena kehebatan Jokowi secara pribadi, tetapi juga atas dukungan dan kontribusi dari rakyat.

“Kepemimpinan di Indonesia harus memiliki keberlanjutan. Ada yang dulu baru berjalan lalu diteruskan. Ada yang dulu tidak jalan dibuat berjalan.”

Sebelumnya, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat, Jumat (16/9/2022), AHY membandingkan sejumlah pembangunan di era SBY dan Jokowi.

Pada sektor pembangunan infrastruktur misalnya, AHY mengatakan banyak sekali proyek pembangunan infrastruktru di zaman SBY, dan dilakukan menyeluruh.

“Dan tidak setiap kali diglorifikasi. Jadi mohon maaf, ada yang mengatakan zaman dulu tidak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak.”

“Yang kedua, direnacanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya dan dimulai dibangun, sehingga banyak yang sudah 70 persen bahkan 80 persen, tinggal gunting pita,” tuturnya.

AHY juga mempertanyakan, apakah masuk akal dalam setahun bisa menggunting pita.

“Setahun gunting pita masuk akal nggak? Kita enggak perlu juga diapresiasi, tapi jangan mengatakan, ‘ini kehebatan kita, satu tahun gunting pita’, itu namanya claiming sesuatu yang... saya kadang-kadang speechless juga mengatakannya.”

Sementara, di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menurut AHY, pemerintahan SBY berhasil meningkatkan 16,8 juta unit UMKM.

Kata AHY, ini artinya ketika Demokrat dalam pemerintahan nasional, sangat fokus untuk mendukung berkembangnya koperasi dan UMKM.

Selain itu, anggaran pertahanan juga meningkat hingga naik empat kali lipat, yang digunakan untuk pertahanan dan meningkatkan kapasitas alutsista TNI.

“Saya dulu tentara, jadi tahu persis betapa di saat itu terjadi modernisasi alutsista, dan kita bangga terhormat disejajarkan dengan negara maju di dunia dalam hal kapasitas alutsistanya,” lanjut AHY.

Ini, lanjutnya, membuktikan bahwa  di zaman pemerintahan SBY dulu bukan hanya meningkatkan kesejahteraan rakyat tapi juga melakukan pembangunan yang menyeluruh.

“Bukan hanya infrastruktur jalan saja. Kita melakukan itu, tapi juga melakukan yang lainnya.”

Sementara, pada sektor pertumbuhan ekonomi, AHY menyebut tumbuh rata-rata enam hingga tujuh persen.

“Sebanyak 8,6 juta orang keluar dari kemiskinan, angkanya menurun 5,8 persen.”

“Setiap peningkatan satu persen ppertumbuhan ekonomi akan membuka sekitar dua juta lapangan pekerjaan,” imbuhnya.

Sebaiknya, lanjut suami dari Anisa Pohan itu, menjelaskan satu persen menurunnya pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pengangguran sebesar dua juta orang.

“Kalau ada yang mengatakan, sepanjang sejarah NKRI pertama kalinya angka kemiskinan single digit, enggak salah sih.”

“Tapi dari berapa? Dari 10,9 ke 9,8 (persen), itu 1,1 persen. Sedangkan Demokrat ketika itu 16 menjadi 10,9 persen.”

Baca Juga: Rapimnas Demokrat AHY Singgung Utang dan Proyek di Pemerintahan Jokowi yang Jadi Beban Ekonomi

AHY juga menyinggung tentang keberhasilan pemerintahan SBY mengurangi jumlah pengangguran hingga 10 juta orang, dan menurunkan rasio utang negara terhadap PDB sebesar 55 persen.

Ia membandingkan dengan pemerintahan saat ini yang justru meningkatkan persentase utang negara.

“Rasio utang pemerintah terhadap PDB kita, lihatlah, menurun 55 persen tajam, dari 57 persen menjadi zaman bapak terakhir itu 24,7 persen, dan kini meningkat kembali 41 persen utang negara kita.”

“Bahaya kalau kita banyak utang,” lanjut AHY.