Usman Hamid: Perintah KSAD atas Pernyataan Effendi Cermin Pembangkangan terhadap Otoritas Sipil

JAKARTA, KOMPAS.TV - Langkah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memerintahkan jajaran TNI AD untuk mengecam pernyataan Effendi Simbolon, dinilai telah membawa militer ke ranah politik.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Usman Hamid menyatakan, tidak semestinya seorang KSAD memberikan pernyataan politik. 

Menurutnya, dalam era demokrasi saat ini, langkah KSAD Dudung yang memberikan pernyataan politik sudah tidak lazim lantaran TNI merupakan alat negara dalam menjaga pertahanan. 

Baca Juga: KSAD Dudung Minta Prajuritnya Sudahi Protes ke Effendi Simbolon: Saya Minta Hentikan, Cukup!

"Seharusnya TNI AD menempatkan pernyataan anggota parlemen itu sebagai kritik yang mewakili suara masyarakat yang mungkin kecewa atas perbuatan sekelompok atau sejumlah oknum TNI," ujar Usman di program Kompas Malam KOMPAS TV, Rabu (14/9/2022).

Usman menjelaskan, dari pengalaman beberapa negara, militer yang masuk ke ranah politik dikarenakan merasa ada di dalam posisi yang benar di berbagai macam urusan. 

Selain itu, militer masuk ke ranah politik karena menganggap kultur elite sipil atau elite politik dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan bangsa atau tidak mampu mencerminkan jati diri bangsa. 

Hal seperti ini perlu dipahami para elite sipil dan mencegah segala bentuk politisasi terhadap TNI atau politisasi jabatan di lingkungan TNI.

Baca Juga: Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan Panggil KSAD Dudung yang Beri Perintah Kecam Effendi Simbolon

Di sisi lain, kata Usman Hamid, KSAD Dudung seharusnya bisa melaporkan kepada Panglima TNI Andika Perkasa bahwa gejolak kekecewaan prajurit ini perlu mendapat respons untuk meredam kemarahan prajurit.

Panglima TNI juga bisa berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan sebagai perwakilan TNI untuk berbicara ke parlemen. 

Menurut Usman, ekpresi politik Dudung ini bisa dikatakan sebagai cermin pembangkangan terhadap otoritas sipil. 

Baca Juga: Jenderal Dudung Sebut DPR Sering Bertanya Tidak Sesuai Konteks & Tidak Jelas, Begini Tanggapan DPR!

"Sekarang polemik ini jadi menghilangkan esensinya. Esensinya bagaimana kita mengatasi masih adanya prajurit TNI yang tidak patuh pada hukum, padahal mungkin Panglima pernah berjanji memimpin TNI patuh kepada hukum dan menghormati rambu-rambu yang ada di negara kita," ujarnya. 

Lebih lanjut Usman menilai, sebenarnya kritik tersebut dapat disikapi dengan besar hati bahwa TNI tidak terpengaruh atas tudingan politik dan tetap menjaga kepentingan bangsa dan negera. 

 

Semisal, menyeret oknum prajurit TNI yang tidak patuh terhadap hukum, dalam hal ini prajurit yang terlibat mutilasi di Papua ke pengadilan untuk mendapatkan proses hukum.

Dengan begitu, tudingan "TNI seperti gerombolan tidak patuh terhadap hukum" itu tidak ada, melainkan hanya sekelompok oknum yang jauh dari institusi TNI secara keseluruhan. 

Baca Juga: Usai Pernyataanya Bikin Gaduh, Effendi Simbolon Minta Maaf dan Langsung Temui Panglima TNI

Usman menambahkan, tudingan ketidakharmonisan Panglima TNI dengan KSAD bisa dibantah dengan menggelar pertemuan panglima dengan para kepala staf tiga matra TNI. 

"Jadi publik bisa memahami, kritik sekeras apa pun bisa disikapi dengan besar hati dan menunjukkan, TNI tidak terpengaruh oleh kritik-kritik semacam itu," pungkas Usman.