Usman Hamid: Perintah KSAD atas Pernyataan Effendi Cermin Pembangkangan terhadap Otoritas Sipil

Panglima TNI juga bisa berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan sebagai perwakilan TNI untuk berbicara ke parlemen. 

Menurut Usman, ekpresi politik Dudung ini bisa dikatakan sebagai cermin pembangkangan terhadap otoritas sipil. 

Baca Juga: Jenderal Dudung Sebut DPR Sering Bertanya Tidak Sesuai Konteks & Tidak Jelas, Begini Tanggapan DPR!

"Sekarang polemik ini jadi menghilangkan esensinya. Esensinya bagaimana kita mengatasi masih adanya prajurit TNI yang tidak patuh pada hukum, padahal mungkin Panglima pernah berjanji memimpin TNI patuh kepada hukum dan menghormati rambu-rambu yang ada di negara kita," ujarnya. 

Lebih lanjut Usman menilai, sebenarnya kritik tersebut dapat disikapi dengan besar hati bahwa TNI tidak terpengaruh atas tudingan politik dan tetap menjaga kepentingan bangsa dan negera. 

Semisal, menyeret oknum prajurit TNI yang tidak patuh terhadap hukum, dalam hal ini prajurit yang terlibat mutilasi di Papua ke pengadilan untuk mendapatkan proses hukum.

Dengan begitu, tudingan "TNI seperti gerombolan tidak patuh terhadap hukum" itu tidak ada, melainkan hanya sekelompok oknum yang jauh dari institusi TNI secara keseluruhan. 

Baca Juga: Usai Pernyataanya Bikin Gaduh, Effendi Simbolon Minta Maaf dan Langsung Temui Panglima TNI

Usman menambahkan, tudingan ketidakharmonisan Panglima TNI dengan KSAD bisa dibantah dengan menggelar pertemuan panglima dengan para kepala staf tiga matra TNI. 

"Jadi publik bisa memahami, kritik sekeras apa pun bisa disikapi dengan besar hati dan menunjukkan, TNI tidak terpengaruh oleh kritik-kritik semacam itu," pungkas Usman.