Pakar Digital Forensik: Kebocoran Data Salah Penyelenggara Sistem Elektronik, Bukan Masyarakat

Menurut Ruby, kejadian kebocoran data harus ditangani, bukan menunggu sampai ada sistem elektronik yang runtuh.

"Jadi kalau statement-nya (pernyataan Kepala BSSN -red) bilang nggak ada sistem yang rusak, aduh semoga dalam satu atau dua hari ke depan tidak ada hacker yang mendengar pernyataan ini dan mencoba mengganggu sistem Indonesia," ungkapnya.

Baca Juga: Pakar Keamanan Siber Ungkap Motif Hacker Bjorka: Seolah Suara Rakyat, Hacktivist?

Kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia menjadi perbincangan publik selama seminggu terakhir setelah sebuah akun bernama Bjorka menjual data registrasi SIM Card yang ia klaim berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di forum peretas.

Kominfo pun menampik tudingan tersebut dan menyebut klaim Bjorka sebagai kebohongan atau hoaks. Sebab, Kominfo tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar.

Beberapa hari kemudian, pada 6 September 2022, Bjorka kembali menjual data yang ia klaim berasal dari Komisi Pemilihan Umum.

Data yang dibocorkan mulai dari nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, bahkan keterangan soal disabilitas.

Lalu, Bjorka kembali muncul dan menjual data yang ia klaim sebagai transaksi surat dan dokumen rahasia Presiden Republik Indonesia pada Sabtu (10/9/2022).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi yang bocor di internet.

“Nanti pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor,” kata Heru, Sabtu (10/9/2022), dilansir dari Antara.

Baca Juga: Sempat Dihapus di Medsos, Bjorka Muncul dan Sebarkan Data Pribadi Menkominfo dan Menkomarves Luhut

Kemarin, Minggu (11/9/2022), Bjorka menyebarkan data pribadi pejabat negara, di antaranya Menkominfo Johnny, Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Ketua DPR Puan Maharani.

Akun peretas itu pun sempat dinonaktifkan di media sosial Twitter dan Telegram, akan tetapi ia terus muncul menggunakan akun baru dan mengatakan tidak akan berhenti membocorkan data.