Pakar Digital Forensik: Kebocoran Data Salah Penyelenggara Sistem Elektronik, Bukan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar digital forensik, Ruby Alamsyah, menyebut kebocoran data merupakan kesalahan penyelenggara sistem elektronik, bukan masyarakat.

Ia juga menyayangkan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate beberapa hari lalu yang meminta masyarakat untuk menjaga nomor induk kependudukan (NIK) dan sering mengganti password atau kata sandi.

"Kalau kebocoran data seperti yang terjadi saat ini atau pun selama tiga tahun terakhir, itu bukan salah masyarakat Pak Menteri, yang salah adalah penyelenggara sistem elektronik," ujar Ruby dalam pernyataan yang ditujukan kepada Menkominfo dalam Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Senin (12/9/2022).

Baca Juga: Menkominfo Himbau Cegah Kebocoran Data,  Jaga N.I.K. Pribadi

Selain itu, Ruby mengomentari pernyataan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian yang menurutnya tidak mendukung kesadaran masyarakat tentang keamanan teknologi informasi (TI).

"Kebocoran data pribadi masyarakat itu bukan berdampak langsung terkait gangguan sistem elektronik, ini kerugiannya jelas ada di masyarakat," tegasnya.

Ruby menjelaskan, kebocoran data masyarakat bisa disalahgunakan sehingga berdampak luar biasa. Masyarakat, kata dia, bisa menjadi korban maupun calon korban.

Sebelumnya, Hinsa meminta masyarakat untuk tetap tenang atas dugaan kebocoran data dan mengatakan bahwa tidak ada sistem elektronik yang terganggu.

"Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini, sistem elektronik ya," kata Hinsa kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/2022), dilansir dari Antara.

Baca Juga: Pengamat Keamanan Siber Sebut Hacker Bjorka Bisa Dijerat UU ITE: Masalahnya Nangkepnya

Ruby menegaskan bahwa pernyataan tersebut memberi kesan bahwa Kepala BSSN tidak mendukung keamanan TI di dalam pemerintahan.

"Kalau kebocoran data ini dilihat dari sudut pandang seperti itu, waduh bagaimana teman-teman SDM (sumber daya manusia) di instansi pemerintahan? Kepala BSSN-nya saja seperti itu," ujarnya.

Menurut Ruby, kejadian kebocoran data harus ditangani, bukan menunggu sampai ada sistem elektronik yang runtuh.

"Jadi kalau statement-nya (pernyataan Kepala BSSN -red) bilang nggak ada sistem yang rusak, aduh semoga dalam satu atau dua hari ke depan tidak ada hacker yang mendengar pernyataan ini dan mencoba mengganggu sistem Indonesia," ungkapnya.

Baca Juga: Pakar Keamanan Siber Ungkap Motif Hacker Bjorka: Seolah Suara Rakyat, Hacktivist?

Kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia menjadi perbincangan publik selama seminggu terakhir setelah sebuah akun bernama Bjorka menjual data registrasi SIM Card yang ia klaim berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di forum peretas.

Kominfo pun menampik tudingan tersebut dan menyebut klaim Bjorka sebagai kebohongan atau hoaks. Sebab, Kominfo tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar.

Beberapa hari kemudian, pada 6 September 2022, Bjorka kembali menjual data yang ia klaim berasal dari Komisi Pemilihan Umum.

Data yang dibocorkan mulai dari nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, bahkan keterangan soal disabilitas.

Lalu, Bjorka kembali muncul dan menjual data yang ia klaim sebagai transaksi surat dan dokumen rahasia Presiden Republik Indonesia pada Sabtu (10/9/2022).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi yang bocor di internet.

“Nanti pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor,” kata Heru, Sabtu (10/9/2022), dilansir dari Antara.

Baca Juga: Sempat Dihapus di Medsos, Bjorka Muncul dan Sebarkan Data Pribadi Menkominfo dan Menkomarves Luhut

Kemarin, Minggu (11/9/2022), Bjorka menyebarkan data pribadi pejabat negara, di antaranya Menkominfo Johnny, Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Ketua DPR Puan Maharani.

Akun peretas itu pun sempat dinonaktifkan di media sosial Twitter dan Telegram, akan tetapi ia terus muncul menggunakan akun baru dan mengatakan tidak akan berhenti membocorkan data.