KPK Jawab Tudingan Bambang Widjojanto soal Sembunyikan Kedatangan Mardani Maming

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penanganan perkara mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming dilakukan sesuai aturan hukum.

Penegasan KPK tersebut terkait tudingan pengacara Mardani, Bambang Widjojanto yang menyatakan KPK langsung menetapkan kliennya dalam daftar pencarian orang (DPO) tetapi tidak menjelaskan menutupi kehadiran kliennya pada Kamis (28/7/2022)  

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, KPK memegang prinsip dalam menegakkan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum itu sendiri.

Baca Juga: PN Jakarta Selatan Tolak Gugatan Praperadilan Mardani Maming Melawan KPK

Mengenai penetapan DPO Mardani, Ali menjelaskan, pihaknya telah mengirimkan surat panggilan kedua kepada tersangka Mardani Maming secara patut dan sah. 

"Informasi yang kami peroleh, saat itu surat panggilan sudah diterima pihak tersangka," ujar Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/7/2022).

Menurut Ali, dalam surat panggilan kedua dijadwalkan tersangka untuk hadir pada tanggal 21 Juli 2022, namun saat itu Mardani tidak hadir.

Padahal dalam setiap surat panggilan KPK mencantumkan kontak atau narahubung untuk memudahkan pihak yang dipanggil melakukan konfirmasi.

Baca Juga: Dua Kali Mangkir dari Panggilan, KPK Masukkan Mardani Maming dalam Daftar Pencarian Orang!

Selanjutnya, mengenai tidak menginformasikan ke publik soal kehadiran Mardani pada 28 Juli, Ali menjelaskan, pihaknya akan mengecek kebenaran surat tersebut.

Bambang Widjojanto mengklaim surat kehadiran Mardani ke KPK dikirimkan pada Senin, 25 Juli 2022.

Namun Ali mempertanyakan surat yang diklaim pengacara kepada KPK tersebut. 

"Kalau memang benar ada surat yang dikirim oleh pihak pengacara Tsk tsb,  mengapa baru dibuat pada tanggal 25 Juli 2022 dan disampaikan bahwa Tsk akan hadir pada tanggal 28 Juli 2022?," ujar Ali.

Baca Juga: Bambang Widjojanto Tuding KPK Sembunyikan Informasi Kedatangan Mardani Maming ke KPK

KPK menetapkan Mardani Maming masuk dalam DPO pada Selasa (26/7/2022).

Penetapan DPO ini lantaran Mardani dua kali mangkir dari panggilan KPK dan tidak ada di tempat saat penyidik melakukan pemanggilan paksa.

Sebelumya, Bambang Widjojanto memprotes cara KPK menangani kasus yang menjerat kliennya.

 

Bambang menjelaskan, kliennya akan mendatangi Gedung KPK Jakarta, pada Kamis (28/7/2022).

Sebelumnya, pada Senin (25/7), pihaknya telah mengajukan permohonan penyesuaian jadwal pemberian keterangan Mardani Maming.

Bambang mengatakan, pihaknya turut melampirkan surat dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBH PBNU) yang kemudian dikirim ke KPK.

Baca Juga: Polri Siap Bantu Cari Mardani Maming yang Jadi Buronan KPK

"Kenapa informasi yang sangat jelas itu disembunyikan KPK? Beginikah cara penegakan hukum ala KPK? Tidak transparan dan sangat tidak akuntabel," ujar Bambang dalam keterangan resminya, Selasa (26/7/2022).

"Padahal, ada surat yang sudah dikirimkan lawyer-nya MHM (Mardani H. Maming) untuk meminta penundaan pemeriksaan," imbuhnya. 

Dalam surat yang dilampirkan tersebut, LPBH PBNU selaku tim kuasa hukum menyebut Mardani akan kooperatif dan bersedia memberikan keterangan pada Kamis (28/7/2022).

Baca Juga: Detik-Detik Pemakaman Brigadir Yoshua Secara Kedinasan Usai Jalani Otopsi Ulang

Bambang pun menuding KPK menyembunyikan soal rencana kehadiran Mardani ke KPK tersebut untuk memberikan keterangan.

"Dalam surat di atas, ada pertanyaan, apakah KPK sedang show of force. Inikah penegakan hukum yang hendak ditonjolkan KPK dengan sembunyikan infomasi yang sudah dinyatakan MHM yang akan hadir pada hari Kamis, 28 Juli 2022?" ujar pria yang akrab disapa BW itu.