Survei Litbang Kompas: Responden Ingin Jumlah Parpol Tak Terlalu Banyak di Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 secara serentak nasional diharapkan lebih memudahkan pemilih. Salah satu kemudahan itu adalah jumlah peserta pemilu tidak lebih banyak daripada pesta demokrasi sebelumnya.

Harapan ini ditemukan pada hasil jajak pendapat Litbang Kompas awal Juli lalu. Hampir separuh responden berharap partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 akan lebih sederhana dalam segi jumlah, yakni jumlahnya tidak terlalu banyak. 

"Sebanyak 45,5 persen responden menginginkan jumlah parpol peserta pemilu nanti lebih sedikit dibandingkan dengan parpol peserta Pemilu 2019," kata Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu seperti dikutip dari Kompas.id, Senin (25/7/2022). 

Baca Juga: Simak! Ini Alur Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Pemilu 2024

Ia menjelaskan, jika dilihat dari latar belakang pendidikan responden, isu penyederhanaan jumlah parpol di pemilu lebih banyak ditanggapi secara kritis oleh kelompok responden dengan pendidikan menengah dan atas. 

 

"Kedua kelompok responden ini cenderung menolak jika jumlah peserta pemilu nanti jauh lebih banyak daripada Pemilu 2019 yang diikuti 16 parpol nasional dan 3 parpol lokal khusus di Aceh," ujarnya.

Pada kelompok responden pendidikan menengah, separuh lebih (56,3 persen) menginginkan jumlah parpol pada Pemilu 2024 lebih sedikit ketimbang Pemilu 2019. 

Hal yang sama terlihat pada kelompok responden dengan pendidikan atas, sebanyak 60 persen menyatakan lebih setuju jika peserta pemilu lebih sedikit. Sebaliknya, hampir separuh responden dengan latar belakang pendidikan dasar menginginkan jumlah parpol peserta pemilu nanti lebih banyak daripada pemilu sebelumnya. 

Hampir 45 persen dari kelompok ini setuju jika jumlah parpol bertambah pada Pemilu 2024. Sikap ini dibayangi sepertiga responden di kelompok ini yang ingin jumlah partai dikurangi pada pemilu nanti.

Sikap publik yang tergambar dari hasil jajak pendapat ini memberikan sinyal adanya kecenderungan keinginan responden mengikuti pemilu dengan mudah, dengan jumlah parpol yang tak terlalu banyak.

Jika demikian, jumlah calon anggota legislatif dan tanda gambar parpol yang tercantum di surat suara juga akan berkurang. Dengan sedikit kontestan, tentu harapannya surat suara lebih mudah mereka pahami, terutama saat pencoblosan di bilik suara.

Kemudahan memilih jadi kunci di tengah kompleksitas Pemilu 2024 yang menggelar pemilu presiden dan legislatif secara serentak. Untuk pemilu legislatif, contohnya, pemilih akan dihadapkan empat surat suara, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. 

Padahal, tak mudah bagi pemilih melacak rekam jejak setiap calon anggota legislatif. Pengalaman Pemilu 2019 menguatkan sinyalemen ini.

Data Komisi Pemilihan Umum merekam pemilu serentak nasional yang pertama digelar tiga tahun lalu itu melahirkan potensi kebingungan pemilih yang tinggi, terutama pemilihan legislatif. 

Ada 17.503.953 suara tidak sah di Pemilu DPR. Angka ini setara dengan 11,12 persen surat suara yang digunakan dalam pemilu. Artinya, ada sekitar 17 juta pemilih yang suaranya tidak terwakili akibat kesalahan dalam memilih.

Jika harapan jumlah parpol lebih sedikit dapat terwujud, potensi kebingungan pemilih yang membuka peluang terjadinya surat suara tidak sah pun sedikit banyak bisa ditekan. 

Namun, harus diakui, KPU tak bisa membatasi jumlah peserta pemilu. Persyaratan parpol sebagai peserta pemilu menjadi ukuran.

Proses pendaftaran dan verifikasi parpol pada 29 Juli-13 Desember 2022 akan jadi pintu awal mengetahui potensi jumlah parpol yang berhak jadi peserta Pemilu 2024.

Baca Juga: Politikus PDIP Usul Pemilu 2024 Tak Lagi Lakukan Pengundian Nomor Urut Parpol

Merujuk Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, parpol yang lolos ambang batas parlemen, yakni partai yang meraih dukungan suara nasional 4 persen pada pemilu, hanya perlu mengikuti verifikasi administrasi untuk jadi peserta pemilu selanjutnya. 

Bagi parpol yang belum lolos ambang batas parlemen, termasuk parpol baru, harus melalui verifikasi administrasi dan faktual.