Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Turun, Menteri Diminta Fokus Selesaikan Masalah Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hasil survei Kepemimpinan Nasional Litbang Kompas periode Juni 2022 yang diterbitkan Senin (20/6/2022), menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Peneliti Litbang Kompas, Andreas Yoga Prasetyo mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi turun sebesar 6,8 persen.

Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah pada periode Juni 2022 berada di angka 67,1 persen, menurun dibanding periode Januari 2022 yang sebesar 73,9 persen.

Bidang-bidang yang menjadi fokus survei ini adalah perekonomian, kesejahteraan sosial, politik dan keamanan, serta penegakan hukum.

Yoga mengatakan, tingkat kepuasan publik di bidang perekonomian adalah yang paling menonjol penurunannya.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas, Masyarakat Semakin Tak Puas Terhadap Kinerja Pemerintah

"Kini hanya tinggal separuh bagian responden, 50,5 persen yang masih menyatakan rasa puas," jelas Yoga dalam diskusi bertajuk Alarm Kinerja Pemerintah yang diadakan Kompas Data di Twitter Spaces, Senin malam.

Pada periode penilaian sebelumnya, imbuh Yoga, sebanyak 64,8 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah di bidang perekonomian. 

Penurunan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi kali ini cukup dalam, yaitu 14 persen, dibandingkan periode sebelumnya pada Januari 2022. 

"Jika dilihat lebih spesifik, kinerja bidang ekonomi yang menyebabkan penurunan kepuasan paling besar adalah aspek pengendalian harga-harga barang dan jasa," ungkap Yoga. 

Aspek tersebut mendapat nilai kepuasan 32 persen atau turun 19 persen dibandingkan dengan hasil survei periode Januari 2022.

Angka ini merupakan yang terendah selama periode kedua jabatan Presiden Jokowi.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas: Pemerintah Hanya Fokus Urus Perpindahan IKN, Daripada Ekonomi Rakyat

Wakil Kepala Desk Politik dan Hukum Harian Kompas Antonius Ponco Anggoro mengingatkan pentingnya semua jajaran kabinet untuk fokus pada tanggung jawab dan tugas masing-masing. 

Mengingat, saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik dan beberapa menteri merupakan petinggi partai politiknya yang memiliki intensi untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

"Kekhawatirannya, mereka jadi terbelah fokusnya. Harapannya menteri-menteri di dalam kabinet tetap fokus dan lebih mementingkan problem-problem yang real di masyarakat," kata Ponco.

Terkait perombakan kabinet (reshuffle) yang baru saja dilakukan Presiden Jokowi pada Rabu (15/6/2022) lalu, Ponco melihat terdapat dua pandangan.

Pertama, pandangan positif melihat perombakan bisa menjawab masalah bangsa. 

Baca Juga: Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Turun, Begini Tanggapan Kantor Staf Presiden

Kedua, pandangan pesimistis sebagian orang karena figur-figur yang ditunjuk Presiden merupakan figur partai politik (parpol) yang dianggap tidak paham tugas pokok dan fungsi kementerian. 

"Ketika menteri-menteri yang memiliki latar belakang petinggi parpol bisa menunjukkan kinerjanya sebagai menteri, itu akan berimbas positif bagi elektoral partainya," jelasnya.

Saat ini, kata Ponco, adalah momen yang tepat bagi para menteri dengan latar belakang parpol di dalam komposisi kabinet yang baru, untuk menunjukkan kinerjanya.

"Untuk membalikkan pandangan-pandangan miring itu," pungkasnya.