Harapan Generasi Muda di Pemilu 2024: Setop Politik Transaksional dan Polarisasi

JAKARTA, KOMPAS.TV – Tahapan Pemilihan Umum (2024) telah diluncurkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (14/6/2022) malam, dan memunculkan harapan dari sejumlah elemen masyarakat.

Dalam peluncuran Rumah Pemilu 2024 melalui acara Satu Meja The Forum Spesial, di Kompas TV, Rabu (15/6) malam, harapan-harapan itu terlontarkan.

Salah satunya dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Bayu Satria, yang berharap agar politik transaksional dihentikan pada Pemilu 2024.

Bayu yang merupakan representasi generasi Z, menyebut politik transaksional menjadi penyebab 167 kepala daerah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pertama, setop politik transaksional. Politik transaksional adalah kunci masuk para oligarki ke dalam politik,” ucapnya.

Baca Juga: Ketua KPU, Artis, hingga Duta Wisata Indonesia Bahas Pemilihan Umum dan Generasi Muda

“Politik transaksional adalah sebuah sistem yang menyebabkan ada 167 kepala daerah yang ditangkap oleh KPK, di antaranya 22 gubernur dan 145 bupati dan wali kota.”

Harapan lain adalah dihentikannya polarisasi politik, karena sangat berbahaya, dan generasinya menjadi korban dari polarisasi tersebut.

Terlebih ia melihat bahwa polarisasi politik tersebut terlalu parah, dan hanya terjadi di struktur bawah masyarakat, bukan pada elit politik.

“Kalau saya belajar juga di kelas, sebenarnya polarisasi politik ini terjadi di antara elit tapi hanya terjadi di struktur bawah masyarakat.”

“Kalau bicara tersenyum, siapa yang tersenyum dalam pemilu, apakah hanya elit saja atau rakyat ikut tersenyum. Itu perlu dipastikan,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Djayadi Hanan, Sekjen Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), menyebut menjawab pertanyaan tentang cara mencegah politik transaksional bukan hal yang mudah.

“Itu pertanyaan yang tidak mudah dijawab.”

“Itu kan kalau para politisi sering bilang rakyatnya minta begitu. Kalau rakyatnya bilang politisinya yang ngasih. Itu kalau antara pemilih dengan partai atau calon,” jelasnya.

Baca Juga: Rumah Pemilu, Wadah Aspirasi Rakyat Untuk Pemilu 2024

Tapi, lanjut dia, yang dimaksud oleh Bayu adalah transaksi antara calon yang akan diusung oleh partai politik dengan partai politik itu sendiri.

“Salah satu problemnya adalah political financing.”

“Pembiayaan politik kita memang lebih banyak didasarkan pada sumbangan-sumbangan individu atau kelompok-kelompok yang bisa berpengaruh terhadap partai politik,” tegasnya.

Sementara, seorang pekerja seni, Olga Lidya, juga menyampaikan harapannya mengenai pelaksanaan Pemilu 2024.

“Harapannya sih dari partai bisa memberi calon-calon yang memang kita bisa pilih dengan hati gembira.”