Analisa Pengamat: Koalisi Indonesia Bersatu Skenario untuk Usung Ganjar sebagai Capres

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bisa jadi disiapkan sebagai skenario untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat, Presiden RI,Joko Widodo atau Jokowi seringkali berbicara melalui kode-kode.

Salah satunya adalah pernyataan mengenai kemungkinan sosok yang akan didukungnya hadir dalam kegiatan Rakernas Kelima Projo, di Magelang beberapa waktu lalu.

“Saya melihatnya itu tipologi yang memang tidak bicara to the point, tidak secara langsung. Kita sebagai rakyat, sangat multitafsir,” jelasnya dalam acara Overview yang ditayangkan di kanal YouTube Tribunnews, Rabu petang (25/5/2022).

“Berbicara dengan kode-kode, dengan makna-makna. Tetapi kalau menurut saya itu tersirat. Ada hubungannya terkait pernyataan itu dengan koalisi Indonesia Bersatu.”

Koalisi Indonesia Bersatu, lanjut Ujang, belum menentukan capres dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung.

Hal itu, menurut dia, dapat ditafsirkan sebagai dua skenario. Pertama, mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres dengan cawapres eksternal koalisi.

Baca Juga: Benarkah Jokowi Pilih Ganjar? Politikus PDIP: Beliau Tahu Bahwa yang Usung Capres adalah Partai

“Kedua, bisa juga Koalisi Indonesia Bersatu ini adalah bagian dari skenario mempersiapkan kendaraan untuk capres-cawapres tertentu.”

“Apa hubungannya dengan Pak Ganjar dan apa hubungannya dengan PDIP? Nah, seandainya PDIP punya skenario mengusung Mbak Puan misalnya dengan Pak Prabowo, maka Pak Ganjar ini disiapkan untuk punya perahu lain, bisa Koalisi Indonesia Bersatu, bisa juga koalisi yang lain,” urainya.

Ujang juga menyebut, berdasarkan pengamatannya di lapangan, banyak masyarakat yang sudah menduga bahwa nantinya Jokowi akan mendukung Ganjar.

Meskipun mungkin Jokowi hanya menyampaikan secara tersirat tanpa menyebutkan nama tertentu.

“Pak Jokowi pasti akan bermain cantik, bermain di ujung. Karena politisi itu enggak mungkin  berbicara di depan. Pasti mainnya di ujung,” tambahnya.

“Jadi sekitar September 2023, menjelang pendaftaran capres-cawapres di KPU, kalau sekarang tentu akan terbaca oleh orang lain.”

Ia membenarkan, pernyataan Jokowi memang multitafsir, tapi ada makna yang ingin ditunjukkan.

“Lalu mungkin akan ada kubu ketiga, kubu ketiga pun akan sulit, misalkan Nasdem, PKS, dan Demokrat, mungkin ada kelompok tertentu yang tidak menginginkan Anies (Baswedan), jadi bisa jadi Anies juga tidak nyalon.”

“Tapi saya melihat, arahnya semakin dekat, Pak Jokowi akan ke mana. Rakyat sudah paham lebih dulu,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Ujang juga menyampaikan analisanya, bahwa capres yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilu 2024 tidak akan didukung oleh Jokowi.

“Saya selalu mengatakan sejak tahun lalu, bahwa capres yang didukung oleh PDIP tidak akan didukung oleh Pak Jokowi,” tegasnya.

Ia yakin bahwa dari firasat yang ditemukan di publik, termasuk dari pernyataan kode-kode Jokowi, kemungkinan besar akan ada perbedaan pandangan antara PDIP dengan Jokowi dalam pemilihan capres-cawapres.

“Saya ingin menyampaikan bahwa kemungkinan ada perbedaan pandangan Pak Jokowi dengan PDIP.”

Ia menambahkan, pernyataan-pernyataan Jokowi yang tidak menyebutkan nama menjadi penanda kehebatan Jokowi.

Menurutnya, itu merupakan bagian dari strategi komunikasi politik yang bagus.

“Saya tetap berkeyakinan, nanti itu kemungkinan, kelihatannya apa yang didukung oleh PDIP, kemungkinan besar tidak didukung oleh Pak Jokowi.”

“Secara politik saya yakin. Kenapa?  Begini kalkulasi sederhana saya, kalau misalnya Pak Jokowi mendukung Mbak Puan, maka Pak Jokowi sebagai mantan presiden tidak akan punya kekuatan apa-apa setelah selesai sebagai presiden,” urainya.

Baca Juga: Pengamat Yakin Capres yang Diusung PDIP pada Pemilu 2024 Tidak akan Didukung Jokowi, Ini Alasannya

Namun, kondisinya akan berbeda jika Jokowi mendukung calon lain. Menurut Ujang, ia masih bisa memiliki kekuatan.

“Tapi, kalau mendukung orang lain yang bisa dijadikan, dia bisa deal politik tertentu, dan ‘masih bisa mengamankan kebijakan-kebijakan’ termasuk masalah IKN.”

“Jangan lupa, pada 14 Februari 2024, Pak Jokowi masih jadi presiden, jadi masih menentukan terkait siapa yang bisa dijadikan capres-cawapres,” imbuhnya.

Terlebih, presiden memiliki semua sumber daya. Mulai dari sumber daya politik, ekonomi, jaringan, birokrasi, dan sebagainya.