Kemudian sahkan RUU PPRT, menolak revisi UU P3, menolak upah murah.
“Tiga tahun kita semua sudah tidak naik upah, daya beli turun dan masyarakat kecil sebesar 30 persen sehingga semakin merugikan buruh.”
Tuntutan selanjutnya adalah menghapus outsourcing, tolak kenaikan pajak PPN 11 persen, sahkan RPP perlindungan anak buah kapal dan buruh migran.
“Tolak pengurangan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Wujudkan kedaulatan pangan dan reformasi agraria. Setop kriminalisasi petani. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun,” urai Said.
Kemudian, menuntut agar pemerintah mengangkat guru honorer dan tenaga honorer jadi PNS, bukan sebagai P3K.
“Ketiga belas, pemberdayaan sektor informal. Keempat belas, ratifikasi konversi ILO nomor 90 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.”
Tuntutan kelima belas adalah status driver ojol sebagai pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya.
Baca Juga: May Day Fiesta 2022, Peringatan Hari Buruh Internasional oleh Buruh Seluruh Indonesia!
“Sehingga berhak mendapatkan hak sebagai pekerja, upah layak, jaminan pensiun, dan jaminan lain.”
“Keenam belas, laksanakan pemilu tepat waktu sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi, 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang,” tambahnya.
Ketujuh belas, redistribusi yang kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial, jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan dan air bersih.
“Terakhir, tidak boleh ada orang yang kelaparan di negeri yang kaya.”
“Partai Buruh dan gerakan buruh Indonesia akan memperjuangkan yang namanya jaminan makanan,” kata dia.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.