18 Tuntutan Buruh dalam May Day Fiesta Hari Ini, Suarakan Honorer, Nasib Ojol, hingga Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV – Partai Buruh dan gerakan buruh Indonesia mengusung 18 tuntutan dalam aksi unjuk rasa dan May Day Fiesta pada hari ini, Sabtu (14/5/2022).

Para buruh yang tergabung dalam sejumlah konfederasi tersebut menggelar aksi di dua titik, yakni kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) dan Gedung DPR RI.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam orasinya mengatakan, aksi tersebut dilaksanakan oleh Partai Buruh bersama gerakan buruh Indonesia.

Gerakan buruh Indonesia terdiri dari sejumlah elemen, di antaranya, SPSI, KSPI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, KPPI, Serikat Petani Indonesia, dan elemen pendukung Partai Buruh lainnya.

“Yaitu Jala PRT, Buruh Migran, Forum Guru Honorer, dan tenaga honorer, dan lainnya,” kata Said.

Baca Juga: Hari Ini Buruh Gelar Demo “May Day Fiesta 2022”, Hindari Rute Ini Supaya Tak Terjebak Macet!

Said menegaskan, Partai Buruh bersama dengan gerakan buruh Indonesia mengerahkan sekitar 50 ribu buruh dalam aksi itu.

“Seyogyanya kami akan menurunkan massa hampir 100 ribu orang, tapi dengan pertimbangan kapasitas Gelora Bung Karno, dan juga pertimbangan protokol kesehatan, yang harus kita jaga bersama-sama sesuai imbauan pemerintah, maka massa aksi pada hari ini dari DKI, Jabar, dan Banten, dikurangi lebih 50 ribu orang.”

Selain dilaksanakan di Gedung DPR dan di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, May Day Fiesta juga digelar serentak di 5 kota industri dan kota-kota pertanian.

Ia mengklaim di Surabaya sebanyak 25 ribu buruh turun ke jalan, di Batam 15 ribu buruh turun ke jalan, lima ribu buruh lebih petani dan kelompok kelas pekerja lainnya turun ke jalan di Semarang.

“Begitu juga ribuan buruh di Makassar, di Medan, di Bengkulu, di Pekanbaru, di Banjarmasin, di Palangkaraya, di Ternatem, di Papua, di NTB, di Gorontalo, dan kota-kota besar lainnya,” urainya.

Tuntutan Demo Buruh

Berikut 18 tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut, menolak Omnibus Law, turunkan harga bahan pokok, menolak rencana kenaikan harga BBM Pertalite dan LPG tiga kilogram.