Analisis Respons Jokowi pada Menteri Manuver Pilpres, Analis Politik: Tidak Memiliki Tendangan Kuat

JAKARTA, KOMPAS.TV- Analis Politik Adi Prayitno menilai instruksi Presiden Joko Widodo agar menteri fokus bekerja meskipun tahapan Pilpres 2024 sebentar lagi, bukanlah ultimatum apalagi tendangan kuat.

Sebab Presiden Jokowi memperingatkan para menterinya itu hanya sebatas tipis-tipis dan tidak memberi kesan mengultimatum.

Demikian Analis Politik Adi Prayitno dalam Sapa Indonesia Pagi yang mengangkat tema ‘Istana Tegur Menteri Sibuk Pilpres’ pada Kamis (12/5/2022).

“Saya kira ini kan bagian dari warning yang sebatas tipis-tipis sebenarnya, yang tidak memberikan kesan bahwa presiden itu sebenarnya mengultimatum para menterinya yang sebenarnya kalau mau jujur sudah melakukan kerja-kerja politik,” ucap Adi Prayitno.

“Warning tipis-tipis ini tidak lebih dari sekedar untuk merespons protes yang kemudian belakangan sebenarnya begitu deras disampaikan oleh rakyat secara keseluruhan mana menteri ini kok terlihat lebih asyik bekerja politik gitu ya, banyak deklarasi, ada spanduk, ada baliho di mana-mana tapi kinerja kementerian nya juga tidak pernah kunjung membaik,” lanjutnya.

Baca Juga: Ngabalin Akui Jokowi Terganggu Fokusnya karena Sejumlah Menteri Sibuk Manuver untuk Pilpres

Gambaran ini, menurut Adi Prayitno, yang mendasari kenapa kemudian Presiden meminta menterinya tegas untuk tugas-tugasnya mengakselerasi semua visi misi politik presiden di periode kedua.

“Cuma kan ada 1 paradoks yang menurut saya cukup akut ya, saya masih ingat betul ada dulu elit politik yang mengklaim Pak Presiden itu tidak mempersoalkan, bahkan mempersilahkan para menterinya bekerja untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas,” ujarnya.

“Ini yang kemudian membuat seakan-akan pernyataan Presiden hari ini yang dipertegas oleh KSP kemarin itu ya hanya sebatas imbauan-imbauan yang tidak memiliki tendangan yang cukup kuat kepada menteri,” tambah Adi Prayitno.

Adi Prayitno lebih lanjut menekankan sepatutnya keresahan publik terhadap menteri yang melakukan manuver tidak direspons Presiden Jokowi dengan pernyataan sebatas melipur lara.

Baca Juga: Politikus PDIP Minta Menteri Tidak Narsis Jalankan Agenda Politik Pribadi Terkait Pilpres 2024

“Jangan sampai ini hanya sebatas pelipur lara sebenarnya kepada publik, bahwa ada kesan menegur menteri mewarning, tapi sifatnya tipis-tipis tapi tidak memberikan efek jera yang kemudian cukup maksimal,” tegasnya.

Meskipun, lanjut Adi, agak rumit sebenarnya untuk melepaskan sosok-sosok menteri yang dinilai punya potensi maju di pilpres itu sebagai bagian dari kerja-kerja politik plus sebagai bagian juga untuk membantu kerja kerja presiden.

“Karena melekat pada dirinya itu adalah seorang politisi yang notabenenya juga adalah negara, di situlah kemudian yang dikhawatirkan oleh publik,” ucap Adi Prayitno.

“Kalaupun toh tidak mengundurkan diri secara terhormat saya kira presiden juga harus tegas dalam konteks apa menteri ini dalam tanda kutip boleh melakukan kerja-kerja politiknya,” tambah Adi.

Sebab, satu-satunya yang bisa ditoleransi oleh rakyat untuk para menteri yang melakukan kerja politik adalah menunjukkan kerjanya secara maksimal dan mengimplementasikan semua janji presiden.

Baca Juga: PKB Tawarkan Duet Prabowo-Cak Imin di Pilpres 2024, Ini Tanggapan Gerindra

“Misalnya soal perekonomian, Pak Menko ku harus bisa tunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu sudah di atas 10%-15% di masa yang akan datang, tentu dalam waktu dekat,” ujarnya.

“Kementerian BUMN misalnya, jangan ada lagi cerita BUMN itu ada yang collaps ada yang rugi dan seterusnya, itu adalah satu-satunya yang bisa ditoleransi oleh publik kalau melakukan pencitraan,” tambahnya.

Sementara fakta yang terjadi saat ini, kata Adi, menurut masyarakat kinerja menteri kurang oke atau under perfom tapi tiba-tiba sibuk di mana-mana muncul di TV, muncul di iklan, deklarasi.

“Saya kira ini yang sebenarnya membuat masyarakat itu agak jengah dengan perilaku para menteri,” kata Adi.