DEPOK, KOMPAs.TV - Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terlibat perdebatan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI.
Perdebatan itu terjadi ketika mahasiswa menggelar unjuk rasa atas kehadiran Luhut di kampus mereka, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/4/2022).
Baca Juga: Politikus PDIP Minta Luhut Mundur dari Jabatan, Hentikan Perilaku Rakus dan Serakah
Diketahui, unjuk rasa itu dipimpin oleh Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo yang memimpin orasi. Mahasiswa UI menyampaikan dua hal yang menjadi tuntutan mereka.
Pertama, menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kedua, soal Statuta Universitas Indonesia.
Luhut bersama rombongannya kemudian menghampiri dan berhadap-hadapan dengan mahasiswa yang melakukan demonstrasi.
Baca Juga: Detik-detik Ade Armando Dikeroyok Massa di Depan Gedung DPR, Berawal Bikin Konten YouTube
Luhut menjelaskan bahwa perbedaan pendapat antara mahasiswa dan pemerintah atau dirinya merupakan hal biasa.
"Bahwa kamu aja nanti dengan istrimu, pacarmu saja bisa beda pendapat," kata Luhut kepada mahasiswa yang berunjuk rasa.
"Tapi bapak ini pejabat publik pak," ujar Ketua BEM UI.
"Saya juga punya anak mahasiswa. Jadi, kalian jangan emosional. Kalian mesti dengerin juga,” jawab Luhut.
Baca Juga: Heboh Warga Lampung Disebut Pemukul Ade Armando, Kepala Kampung: Warga Saya 2 Tahun Tak ke Mana-mana
“Jadi, saya mau bilang, kita itu beda pendapat itu silakan. Kamu itu pasti beda pendapat dengan istrimu kalau menikah nanti. Tidak harus berantem."
Mahasiswa kemudian tetap mendesak bahwa Luhut adalah pejabat publik. Karena itu, Luhut diminta mempertanggungjawabkan mengenai pernyataannya soal big data yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
“Kita sepakat pak, mungkin beda pendapat di dalam demokrasi. Tapi bapak pejabat publik, bapak harus mempertanggungjawabkan big data itu kepada kita semua. Sepakat tidak teman-teman?" ujar sang orator yang dijawab sepakat oleh mahasiswa lainnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional
"Apa kewajiban saya harus mempertanggungjawabkan soal big data itu?" jawab Luhut.
"Karena bapak pejabat publik," ujar mahasiswa menegaskan.
Diketahui, sebelumnya Luhut menyampaikan bahwa ada 110 juta masyarakat yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
Luhut mengaku mengetahui jumlah masyarakat yang menginginkan penundaan Pemilu 2024 melalui big data yang diklaim miliknya itu.
Baca Juga: Beri Jabatan Baru untuk Luhut, Demokrat: Mungkin Presiden Enggak Mikir Itu Mendegradasi Kewibawaan
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.